Pilkada Lampung Utara 2018
Debat Perdana Pilkada Lampung Utara, Begini Adu Program Tiga Cabup-Cawabup
Adu program mewarnai debat perdana tiga pasangan cabup-cawabup Lampung Utara, Senin (30/4/2018) malam.
Penulis: anung bayuardi | Editor: Yoso Muliawan
LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ANUNG BAYUARDI
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Adu program mewarnai debat perdana tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Utara di Aula Hotel Graha Wisata, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Senin (30/4/2018) malam.
Pada segmen pertama debat Pilkada Lampung Utara 2018, pasangan nomor urut 1 Zainal Abidin-M Yusrizal (ZA) memaparkan enam program "Lampura Bangkit".
Antara lain pembangunan polsek baru, puskesmas di setiap desa, dan beasiswa bagi santri berprestasi.
"Kami juga akan memberi subsidi dana desa Rp 150 juta per desa per tahun," ujar Zainal.
"Selain itu, menciptakan lapangan kerja baru di desa-desa dengan memberdayakan pemuda- pemudi," imbuhnya.
Masih segmen pertama, pasangan nomor urut 2 Aprozi Alam-Ice Suryana (Oce) berjanji menjadikan Lampura sebagai basis utama pertanian level provinsi hingga nasional.
"Kami juga akan mengembangkan perikanan air tawar," kata Aprozi.
"Sementara pendapatan UKM (usaha kecil menengah) dan IKM (industri kecil menengah), kami targetkan 10 hingga 20 persen lewat program pemberdayaan," jelasnya.
Pasangan nomor urut tiga Agung Ilmu Mangkunegara-Budi Utomo (Abdi) membeberkan beberapa keberhasilan sekaligus penghargaan tingkat nasional selama lima tahun kepemimpinan Agung sebagai bupati.
"Angka kriminalitas turun berdasarkan data yang ada. Kuliah mahasiswa juga kami biayai," kata petahana Agung.
"Ada program melahirkan gratis bagi ibu hamil. Semuanya tinggal melanjutkan. Pembangunan di Lampura butuh kekompakan," imbuhnya.
Pada sesi kedua, ZA mendapat pertanyaan dari dewan pakar terkait upaya membangun kerja sama yang sinergi agar visi misi terwujud.
Zainal menyatakan, program pemerintah daerah akan selaras dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo.
Sementara Oce mendapat pertanyaan tentang kapasitas keuangan daerah untuk mewujudkan visi misi.