Pemkot Bandar Lampung Tebar 200 Alat Perekam Transaksi di Restoran dan Hotel

Menurut Herman, pihak yang akan menyediakan alat rekam transaksi itu adalah Bank Lampung. Pengusaha tinggal memasang alat di tempat usahanya.

Pemkot Bandar Lampung Tebar 200 Alat Perekam Transaksi di Restoran dan Hotel
Tribun Lampung/Bayu Saputra
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN (kiri) bersama Koordinator Wilayah Sumatera II Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution (kanan) seusai sosialisasi pemasangan tapping box di Gedung Semergou, Bandar Lampung, Kamis, 30 Agustus 2018. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemkot Bandar Lampung akan menyebar alat perekam transaksi alias tapping box di sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kota Tapis Berseri.

Sekitar 200 tapping box dipasang untuk mencegah kebocoran pajak dari hotel dan restoran.

Hal itu dikatakan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN di hadapan ratusan pengusaha restoran dan pengelola parkir di Gedung Semergou, Bandar Lampung, Kamis, 30 Agustus 2018.

"Akhir tahun ini, rencananya 200 tapping box terpasang di hotel, restoran, tempat hiburan, (lahan) parkiran untuk meningkatkan PAD," kata Herman.

Baca: Herman HN Kumpulkan Pengusaha Restoran dan Parkir

Menurut Herman, pihak yang akan menyediakan alat rekam transaksi itu adalah Bank Lampung. Pengusaha tinggal memasang alat di tempat usahanya.

Alat tersebut akan merekam setiap transaksi pembayaran, sehingga pajaknya terdeteksi.

"Setiap tahun, di masa kepemimpinan saya, PAD selalu meningkat. Dari awal saya memimpin, PAD di sini Rp 85 miliar. Sekarang, alhamdulillah meningkat jadi Rp 700 miliar," ujar Herman.

"Dapat saya pastikan, dengan alat ini, tidak ada lagi (pengusaha) yang main dua buku," lanjut dia.

Baca: Perekam Transaksi Pembayaran di Swiss-Belhotel dan Sheraton Mati, Pemkot Pusing

Koordinator Wilayah Sumatera II Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution menjelaskan, pengusaha harus menaati aturan pajak sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Merujuk UU ini, setiap pengusaha wajib membayar pajak sebesar 10 persen dari harga penjualan.

"Tidak ada wajib pajak yang tidak mau menaati aturan. KPK selalu melakukan pendekatan persuasif. Jika masih ada pengusaha yang bandel, maka polisi yang akan bertindak," katanya. (*)

---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video

Penulis: Bayu Saputra
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved