Berita Bandar Lampung

Kemenkumham Resmikan 30 Desa Sadar Hukum

Kemenkumham Republik Indonesia Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung menghelat peresmian desa atau kelurahan sadar hukum.

Kemenkumham Resmikan 30 Desa Sadar Hukum
Tribunlampung/Hanif
Kemenkumham Resmikan 30 Desa Sadar Hukum 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung menghelat peresmian desa atau kelurahan sadar hukum dan penandatangan nota kesepahaman bersama antara Kemenkumham dengan organisasi perangkat daerah di Hotel Novotel, Rabu 12 September 2018.

Baca: MoU Kekayaan Intelektual dengan Kemenkumham, Bupati Winarti Ajak Masyarakat Kreatif

Kakanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono mengungkapkan desa atau kelurahan yang akan diresmikan menjadi sadar hukum di Provinsi Lampung ada 30 pada 22 kecamatan 4 kabupaten kota.

Baca: Antrean Kendaraan Mengular Hingga 500 Meter di Jalinbar Pagelaran, Ini Biang Keladinya

"Desa atau kelurahan sadar hukum ini ditetapkan oleh surat keputusan Gubenur Lampunh nomor G/740/B.III/HK/2016 tanggal 30 Desember 2016," ungkapnya.

Masih kata dia, ke 30 desa kelurahan sadar hukum ini akan terus dipantau dan dievaluasi setiap tahunnya.

"Dengan 4 penilaian yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi serta regulasi," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasona Laoly yang batal hadir dalam pengukuhan desa kelurahan sadar hukum melalui Plt Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Benny Riyanto menyampaikan permohonan maaf.

"Beliau memohon maaf tidak bisa hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan," ungkapnya.

Meski demikian mentri melalui Benny menyampaikan dengan adanya predikat desa kelurahan sadar hukum diharapkan bisa menjadi contoh desa dan kelurahan yang lain dan bisa meningkatkan kerjasama antara Kemenkumham dengan aparat daerah.

"Untuk menjadi desa kelurahan sadar hukum itu tidak mudah, karena ada penilaian dan kriteria yang ketat sehingga diharapkan desa kelurahan yang sudah menyandang sadar hukum dapat mempertahankan statusnya," tegasnya.

Masih kata dia, desa kelurahan sadar hukum ini untuk memperkuat Indonesia sebagai negara hukum sehingga bisa menciptakan kondisi aman dan nyaman.

"Desa ini tersebar di empat kabupaten kota di antaranya Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu, dan Bandar Lampung," tutupnya.

Dilain pihak, plt Asisten II Taufik Hidayat yang mewakili Gubenur Lampung M Ridho Ficardo mengungkapkan pihaknya akan terus mendorong supaya desa kelurahan sadar hukum di Lampung ini terus bertambah.

"Dengan adanya desa sadar hukum ini diharapkan masyatakay kita bisa menyadari akan hukum, serta hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.

Penulis: hanif mustafa
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved