Lampung Fair 2018

Selama Lampung Fair 2018, Pemkab Lampung Utara Diskon Biaya IMB 50 Persen

Untuk persyaratan yang harus dipenuhi, lanjut Sri, yakni membuat surat permohonan yang diketahui ketua RT atau lurah setempat.

Selama Lampung Fair 2018, Pemkab Lampung Utara Diskon Biaya IMB 50 Persen
Tribun Lampung/Noval Andriansyah
Sejumlah pengunjung singgah ke anjungan Lampung Utara di ajang Lampung Fair 2018 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Kamis, 18 Oktober 2018. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Selama gelaran Lampung Fair 2018 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberikan pelayanan pemutihan pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar 50 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Utara Sri Mulyana mengungkapkan, program tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak lama berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemutihan IMB Sebesar 50 Persen.

“Persyaratan utamanya yakni rumah tersebut sudah terbangun selama tiga tahun. Jadi simpelnya, misalnya saya bangun rumah, tetapi belum buat IMB dan sudah berdiri selama tiga tahun, itu bisa datang ke kami dan mendapatkan pemutihan sebesar 50 persen,” kata Sri didampingi salah seorang staf Andi Kesuma, Kamis, 18 Oktober 2018.

Untuk persyaratan yang harus dipenuhi, lanjut Sri, yakni membuat surat permohonan yang diketahui ketua RT atau lurah setempat.

Kemudian, terus Sri, surat pernyataan usia bangunan sudah lebih dari tiga tahun dan diketahui oleh RT atau lurah setempat.

Baca: Disangka Ngamen, Badut Gajah KPU Disawer di Lampung Fair 2018

Baca: Air Terjun Curup Klawas Indah Jadi Potensi Wisata Unggulan Lampung Utara

“Lalu fotokopi KTP, SKT atau sertifikat atau akta rumah, PBB tahun terakhir dan foto lokasi bangunan. Kalau memang ada masyarakat Lampung Utara yang kebetulan datang ke Lampung Fair, dan ingin mendapatkan pelayanan ini, kami akan tampung. Tetapi, prosesnya tetap di Lampung Utara,” jelas Sri.

Di sisi lain, Sri menjelaskan, DPMPTSP Lampung Utara mempunyai tiga tugas pokok, yakni terkait penanaman modal, perizinan dan pengaduan masyarakat.

Khusus untuk bidang perizinan, terang Sri, saat ini sudah diterapkan program sistem Online Single Submission (OSS).

“Perizinan itu kan ada dua. Izin usaha dan IMB. Untuk izin usaha, sekarang sudah diterapkan sistem OSS. Jadi pemohon bisa langsung mendaftarkan akun secara online dan nanti akan diproses langsung oleh pusat. Kemudian nanti pusat akan mengembalikan lagi ke daerah untuk diterbitkan perizinannya,” jelas Sri.

Penerapan sistem OSS tersebut, menurut Sri, dilakukan dalam rangka memangkas birokrasi agar masyarakat lebih mudah dalam mengajukan permohonan perizinan.

Menurut Sri, program sistem OSS tersebut tidak hanya diterapkan di Pemkab Lampung Utara tetapi secara nasional.

“Dasar aturannya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik,” tandas Sri. (*)

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved