Tribun Bandar Lampung
4.000 Blangko e-KTP Tiba, Warga Bandar Lampung Ingatkan Jangan Disalahgunakan
Masyarakat Bandar Lampung yang ingin merekam sekaligus mencetak KTP elektronik bisa bernafas lega.
Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Yoso Muliawan
LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG NOVAL ANDRIANSYAH
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Masyarakat Bandar Lampung yang ingin merekam sekaligus mencetak kartu tanda penduduk elektronik bisa bernafas lega. Bandar Lampung kembali mendapatkan tambahan blangko eeKTP. Kali ini, sebanyak 4.000 keping.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung A Zainudin meminta masyarakat Bandar Lampung yang belum melakukan perekaman e-KTP agar menyegerakan perekaman.
"Karena, jumlah segitu (4.000 keping blangko e-KTP) paling lama habis dalam waktu tujuh hari. Setiap harinya, kami melayani sekitar 400 sampai 700 warga yang ingin mencetak e-KTP. Belum yang masuk daftar tunggu," kata Zainudin di ruang kerjanya, Rabu (7/11/2018).
Meskipun demikian, Zainudin tetap mempersilakan kepada masyarakat yang ingin mengurus e-KTP. Walaupun nantinya masuk dalam daftar tunggu, pihaknya memastikan akan masuk prioritas.
"Kalau pas habis blangkonya, pasti masuk prioritas. Jadi, begitu blangko tiba, langsung kami proses," ujar Zainudin.
Di sisi lain, pihaknya akan jemput bola dengan menggelar perekaman di lembaga pemasyarakatan. Sabtu (2/11/2018) pekan lalu, pihaknya melakukan perekaman di Lapas Rajabasa.
"Nah, Sabtu besok ini (9/11/2018), kami akan melakukan perekaman di Lapas Way Huwi. Ada empat alat perekaman yang kami siapkan. Intinya, sebanyak-banyaknya. Dengan syarat, warga Bandar Lampung dan memiliki kartu keluarga," jelas Zainudin.
Setelah itu, pihaknya akan melakukan jemput bola dengan menggelar perekaman e- KTP di sekolah-sekolah. Untuk itu, Zainudin mengimbau pihak sekolah agar menyampaikan data siswa-siswinya yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan belum memiliki e-KTP.
"Mudah-mudahan dengan jemput bola ini, seluruh warga Bandar Lampung bisa memiliki e-KTP," tandas Zainudin.
Harus Tepat Sasaran
Sejumlah warga menyambut baik kabar datangnya 4.000 blangko e-KTP untuk Bandar Lampung. Namun, warga berharap penggunaannya tepat sasaran, tidak disalahgunakan.
"Tentunya itu kabar bagus. Artinya, bisa mendahulukan orang-orang yang belum juga dicetak e-KTP-nya," kata Maisari (25), warga Kecamatan Way Halim, Rabu (7/11/2018).
Berdasarkan pengalamannya, Maisari sempat menunggu lama lantaran e-KTP-nya tak kunjung tercetak.
"Dulu lama. Alasannya, blangko kosong, masih antrean. Ya begitulah, sampai beberapa bulan (baru tercetak)," ujarnya.
Maisari berharap blangko-blangko tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Apalagi, ia mendengar informasi beberapa waktu lalu ada calo yang tertangkap di Gedung Pelayanan Satu Atap.
"Ya itu, asalkan blangko-blangko itu tidak disalahgunakan. Prioritaskan buat yang belum-belum," tandasnya.
Rizki Amalia (24), warga lainnya, juga menyambut baik atas tambahan blangko e- KTP ini.
"Ya semoga tambahannya amanah. Kebetulan, saya belum ambil e-KTP. Terakhir, belum jadi," katanya.
Rizki pun berharap dengan adanya tambahan blangko ini, e-KTPnya segera tercetak. "Semoga lekas jadi," ujarnya.
Akses Khusus untuk Instansi
Perwakilan Disdukcapil Bandar Lampung mengikuti seminar nasional yang digelar Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Gedung Balai Rudini, Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/11/2018). Semnas tersebut mengambil tema pemanfaatan data penduduk untuk keperluan pelayanan publik.
Kepala Disdukcapil Bandar Lampung A Zainudin menjelaskan, semnas itu dihadiri instansi yang berhubungan dengan data kependudukan. Seperti World Bank, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lainnya.
"Intinya, data yang ada di Ditjen Dukcapil sudah bisa diakses untuk keperluan pelayanan publik. Baik secara nasional ataupun daerah. Jadi nantinya, instansi yang membutuhkan data kependudukan punya akses khusus untuk bisa melihat data kependudukan yang ada di Ditjen Dukcapil," ujar Zainudin.
Selain itu, ungkap Zainudin, akses khusus tersebut juga akan mempermudah warga mendapatkan pelayanan publik, di mana pun masyarakat membutuhkan.
"Dengan akses khusus tersebut, akan semakin memperkecil manipulasi data yang bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," katanya.