Penghuni Kos Putri Kerap Berpakaian Mini dan Sering Ada Tamu Malam-malam, hingga Didatangi Polisi
Penghuni Kos Putri Kerap Berpakaian Mini dan Sering Ada Tamu Malam-malam, hingga Didatangi Polisi
lihat foto
Data TribunSolo.com, tempat kos menjadi salah satu bidang garapan pembinaan instansi-instansi berwenang di Solo.
Pasalnya, selain masalah penghuni, masih banyak kos tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
Operasi pun sering diadakan oleh tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Solo, dan Dinas Pariwisata Kota Solo.
Menurut pihak kantor Dinas Pariwisata Solo, pembinaan dilakukan untuk sosialisasi regulasi dalam pendirian usaha kos.
Adapun payung hukum TDUP berdasar ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Pasal itu mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata di mana pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah.
Prosedur pendaftaran usaha pariwisata diatur secara terpisah oleh Kementerian Pariwisata dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata tentang Pendaftaran Usaha (Permenpar 18/2016).
Jenis usaha pariwisata ini meliputi penyelenggara pameran, restoran, kedai kopi, katering, cafe, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, dan daya tarik wisata, penyediaan akomodasi.
Juga, jasa konsultan pariwisata, dan sebagainya termasuk penginapan, pemondokan, maupun kos.
Sejauh ini mayoritas pemilik kos di Kota Solo hanya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa izin usaha. (*)
Tempat Kos Campur
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyoroti keberadaan tempat kos campur yang tersebar di Kota Solo.
Terkait hal itu, tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Solo, dan Dinas Pariwisata Kota Solo, melakukan sosialisasi pada Rabu (25/10/2017) siang.
Kasi Pengembangan Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata Solo, Tuti Orbawati, mengatakan rumah kos tidak boleh bercampur antara penghuni laki laki dan perempuan.
Hal itu sesuai dengan aturan usaha pemondokan hanya berupa penginapan dan rumah kos.
