Tribun Bandar Lampung

VIDEO - Orangtua Wajib Daftarkan Bayi Baru Lahir Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta penerima bantuan iuran (PBI), otomatis status kepesertaannya mengikuti orangtuanya.

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Johana menerangkan, perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek.

Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat.

Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan BPJS Kesehatan

Ayah Tebus Jenazah Bayi di RS Pakai BPKB Sepeda Motor Akibat Biaya Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

"Salah satunya pendaftaran bagi bayi baru lahir. Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan," kata Johana dalam Konferensi Pers Serentak Implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 di kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Rabu, 19 Desember 2018.

Aturan ini mulai berlaku tiga bulan sejak perpres tersebut diundangkan.

Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta penerima bantuan iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orangtuanya sebagai peserta PBI.

"Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) pada umumnya. Proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender. Setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. Oleh karenanya, kami mengimbau para orangtua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis," paparnya.

Kehadiran perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat desa menjadi lebih jelas. 

Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen pekerja penerima upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

"Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah," kata Johana. (*) 

Penulis: Okta Kusuma Jatha
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved