Link Live Streaming ILC TV One Selasa 8 Januari 2019 Tema Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU

Link Live Streaming ILC TV One, Selasa 8 Januari 2019 Bertema 'Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU'

Link Live Streaming ILC TV One Selasa 8 Januari 2019 Tema  Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU
tribun
Link Live Streaming ILC TV One Selasa 8 Januari 2019 Bertema 'Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Link Live Streaming ILC TV One, Selasa 8 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Tema yang diangkat 'Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU'.

Kli di sini untuk nonton live streaming ILC TV one

Pembaca acara ILC TV One, Karni Ilyas via membocorkan judul ILC TV One via akun Twitternya @karniilyas, Senin 6 Januari 2019.

Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa, pkl 20.00, besok malam berjudul "Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU". Selamat menyaksikan. #ILCMengujiNetralitasKPU

 

Netralitas KPU jelang Pemilu 2019 dipertanyakan sejumlah pihak.

Sebut saja misalnya, Muhammad Said Didu, mantan staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lewat akun Twitternya, Said Didu menyebut soal netralitas KPU.

Hal ini terkait dengan kabar pemaparan visi misi yang tak jadi diselenggarakan oleh KPU, serta kabar soal pertanyaan yang diberikan ke capres sebelum debat.

  Tarif Rp 80 Juta Vanessa Angel Jadi Bahan Gunjingan Netizen, Bisa Dipakai Buat Apa?

 Vanessa Angel Terjerat Prostitusi Online, Simak Komentar Orang-orang Terdekat, Ada yang Kontroversi

"Dari berita yang berkembang tentang berbagai keputusan kontraversial @KPU_ID seperti Capres tidak perlu bacakan visi/misi dan pertanyaan diberikan ke Capres sebelum debat, tidak salah jika publik makin TIDAK PERCAYA netralitas @KPU_ID," tulisnya.

Di unggahan lainnya, Said Didu yang mempertanyakan soal ketidaknetralan KPU bahkan meminta agar KPU mempublikasikan siapa saja anggotanya saat ini.

"Biar publik tahu, mohon dipublikasikan siapa-siapa saja anggota @KPU_ID saat ini," kicaunya.

Lebih lanjut, Said Didu juga menyarankan capres-cawapres membuat pertanyaan sendiri untuk kemudian dijawab sendiri.

"Karena pertanyaan dari @KPU_ID akan dibocorkan ke para calon, agar lebih joss lagi, minta saja capres/cawapres sekalian buat pertanyaan buat dirinya sendiri dan yang jawab adalah timsesnya. Kalau mau gila - jangan tanggung," cuit Said Didu.

Tanggapan KPU

Sehari berselang, Senin (7/1/2019), kicauan Said Didu mendapatkan respon dari akun @KPU_ID.

"Terkait kisi-kisi debat, semua sudah sesuai kesepakatan dengan kedua tim kampanye paslon, karena yang penting bagi publik adalah gagasan, visi misinya.

Tiap segmen, ada metode setengah tertutup, paslon diberikan 5 soal, diundi dan diambil salah satu (jadi paslon bukan dikasih tahu soal yang pasti ditanyakan)," papar akun KPU.

Menanggapi itu, Said Didu pun mempertanyakan soal kewenangan KPU dalam debat.

"Apakah semua yg dilaksanakan oleh @KPU_ID harus berdasarkan kesepakatan ?

Apakah @KPU_ID tdk punya kewenangan menegakkan aturan demi kualitas debat ?" tulisnya.

 

Said Didu kemudian memberikan pertanyaan pada admin Twitter KPU RI.

"Ada 3 pertanyaan saya :

1) saat salah satu pihak minta angka 0 menjadi 01 dan 02 KPU langsung menerima,

2) saat ada yg ngotot tdk mau munculkan Capres yg paparkan visi/misi dan pihak lain menolak justru @KPU_ID batalkan (bukan kesepakatan),

3) bukannya @KPU_ID penegak aturan ?" tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pemberian pertanyaan sebelum debat bertujuan agar jawaban pasangan calon dapat lebih mendalam.

Daftar pertanyaan itu dikirimkan kepada kedua pasangan calon peserta debat untuk model pertanyaan terbuka dalam debat.

“Dengan memberikan soal sebelumnya, gagasan yang disampaikan pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh,” ujar Pramono melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (6/1/2019).

Pramono memaparkan, dengan mengirimkan daftar pertanyaan, publik dapat menilai pasangan calon tersebut berdasarkan informasi yang lebih utuh mengenai bagaimana rencana mereka membangun Indonesia lima tahun ke depan.

Tujuan lainnya juga agar debat dapat dijalankan sesuai dengan metode kampanye, yaitu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menjelaskan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

"Kesepakatan antara KPU degan kedua timses pasangan capres-cawapres untuk memberikan kisi-kisi soal kepada pasangan calon seminggu sebelum debat kandidat adalah untuk mengembalikan debat ke khittah-nya, yakni sebagai salah satu metode kampanye yang diatur oleh UU," kata dia.

"Lagi pula debat kandidat bukanlah acara kuis atau reality show yang penuh tebak-tebakan, karena bukan itu substansinya. Toh, yang lebih dibutuhkan pemilih adalah gagasannya, visi-misinya, bukan show-nya," ujar Pramono.

Diketahui, dalam debat pilpres nantinya, akan ada dua model pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka serta pertanyaan tertutup.

Untuk model pertanyaan tertutup, masing-masing paslon akan mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Sementara itu, mengutip Kompas.com, Sabtu (5/1/2019), berdasarkan kesepakatan antara KPU dan kedua tim kampanye paslon melalui rapat bersama yang digelar pada Jumat (4/1/2019), rencana sosialisasi visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan difasilitasi oleh KPU.

Sosialisasi nantinya tetap akan dilakukan, tetapi oleh masing-masing tim.

"Sosialisasi visi-misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi, tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Dalam beberapa kali rapat, terang Arief, pembahasan mengenai rencana sosialisasi visi misi capres-cawapres ini terus berlanjut tanpa berujung pada kesepakatan antara kedua phak.

"KPU selalu mengatakan semua harus sepakat, kalau enggak, agak repot KPU. Karena masih punya ide yang beda, sosialisasi diputuskan dilakukan masing-masing paslon," ujar Arief.

Sebelumnya, sosialisasi visi dan misi capres-cawapres itu akan digelar pada 9 Januari 2019.

Sosialisasi visi misi ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami apa saja visi dan misi dari pasangan calon yang akan mereka pilih.

Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved