Di ILC TV One, Rocky Gerung Menutup Telinga Saat Boni Hargens Bicara Pelanggaran HAM

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perdebatan terjadi antara Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens dengan pengamat politik, Rocky Gerung di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One pada Selasa (15/1/2019) malam.

Bahkan, ada sebuah momen di mana Rocky Gerung menutup telinga saat mendengar pernyataan Boni Hargens.

Acara ILC TV One pada Selasa malam mengangkat tema Menjelang Debat Capres: Penegak Hukum di Mata 01 & 02.

Boni Hargens dan Rocky Gerung hadir menjadi narasumber.

Perdebatan antara Boni Hargens dan Rocky Gerung bermula saat Rocky memberikan pendapatnya soal kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kalau Pak Jokowi menjawab, 'saya tidak tahu atau tidak terlibat', debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang, 'ya, Pak Prabowo terlibat', maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun. That's logic," ujar Rocky.

• Rocky Gerung Tantang KPU dan Fahri Hamzah Marahi KPU, Buka-bukaan di ILC TV One

Setelah mengucapkan pernyataan itu, Boni Hargens hendak menginterupsi Rocky Gerung.

"Oke ya, tunggu-tunggu. Sekarang saya balik supaya fair gitu," ujar Rocky Gerung.

"Begini-begini. Saya paham, saya ada di kepala kamu, dan saya melihat ada beberapa ruang kosong di situ," timpal Boni Hargens.

Menurut Boni Hargens, soal Prabowo yang kemungkinan terlibat pelanggaran HAM, hal itu merupakan pertanyaan tertutup.

"Jadi kamu mau bertanya kepada Pak Jokowi apakah Pak Prabowo ini pelanggar HAM atau tidak? Itu sebuah pertanyaan tertutup. Sementara fakta ini kita harus lihat ada fakta hukum dan fakta politik," jelas Boni Hargens.

Dijelaskannya, hingga saat ini, keputusan hukum yang menyatakan Prabowo terlibat sebagai pelanggar HAM, belum ada.

"Secara hukum, Pak Prabowo, tidak ada satupun keputusan hukum yang bersifat berkekuatan hukum tetap, menyatakan Prabowo Subianto sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia, belum," kata Boni Hargens.

"Tetapi, ada sebuah peristiwa penculikan dan penghilangan dan di sana ada investigasi resmi oleh institusi TNI ketika itu, termasuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono ikut menandatangani soal pemberhentian Pak Prabowo pada saat itu," jelasnya.

Mendengar pernyataan itu, Rocky Gerung menutup telinga.

"Dan kemudian ada upaya penyelidikan, dibentuk tim pencari fakta, dan proses peradilan belum jalan. Karena mentok di tim pencari fakta dan tidak jelas ujung kasus ini. Maka saya bilang, kita butuh dorongan lagi supaya pemerintah bisa membentuk tim investigasi gabungan yang baru, supaya ini tuntas," ujar Boni Hargens.

• 5 Pernyataan Rocky Gerung yang Bikin Narasumber ILC TV One Tertawa

"Jadi jangan Anda menyeret Pak Jokowi menyeret dalam debat kusir, si A pelanggar HAM, bukan kamu membawa kita ke langit, tapi kamu sendiri merayap di tanah, buat saya itu tidak masuk akal," imbuh dia.

Pembawa acara Karni Ilyas segera menghentikan Boni Hargens untuk bicara lagi lebih jauh.

"Saya kira cukup, dia (Rocky Gerung) lagi," kata Karni Ilyas.

"Barusan saudara (Boni Hargens) batalkan prinsip saudara sendiri. Dari awal saudara bilang, Prabowo terlibat HAM, sekarang saudara ragu akhirnya kan?" kata Rocky Gerung.

Menanggapi hal itu, Boni Hargens menegaskan dirinya sedang berbicara kebenaran.

"Rocky, saya tidak sedang bermain kata-kata seperti kamu, saya sedang bicara kebenaran. Anda ini kan orang cantik menari di dalam alunan musik, sampai musik berhenti pun Anda masih menari," sahut Boni Hargens.

"Saya ingin bicara soal fakta, karena ketika mengatakan si A terlibat, kita bicara secara hukum," tandasnya.

Simak, video selengkapnya di bawah ini.

Acara ILC TV One pada Selasa malam yang mengangkat tema Menjelang Debat Capres: Penegak Hukum di Mata 01 & 02, berlangsung dua hari sebelum Debat Pilpres 2019.

Debat Pilpres 2019 edisi perdana dijadwalkan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 17 Januari 2019.

• Di ILC TV One, Rocky Gerung Tantang KPU dan Fahri Hamzah Marahi KPU, Mengapa?

Debat edisi perdana tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Debat Capres 2019 akan disiarkan secara langsung atau live Kompas TV, TVRI, dan RTV.

Dilansir Tribunnews, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menegaskan, pihaknya tidak ada kontrak politik apapun dengan dua kandidat calon presiden.

Ia juga berharap agar presiden terpilih bisa menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kami tidak punya kontrak politik apapun dengan dua kandidat calon presiden. Siapa pun presidennya punya tanggung jawab untuk mengusut pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum selesai. Ditambah dengan kasus dukun santet ini. Jadi untuk kami, siapapun presidennya punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya," kata Beka di kantor Komnas HAM pada Selasa (15/1/2019).

Sementara, Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian, Choirul Anam menjelaskan bahwa sumpah jabatan presiden adalah melaksanakan konstitusi dan undang-undang.

"Salah satu substansi penting dalam penegakan hukum Hak Asasi Manusia, UU Tahun 2000 yang itu bagian dari sumpah dia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Sehingga nggak perlu ada kontrak politik. Kalau ada kontrak politik, itu marwahnya turun," kata Anam.

"Kalau itu berhubungan dengan Komnas HAM itu juga merendahkan amanat Komnas HAM sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga siapapun presidennya, dia punya kewajiban (menyelesaikan pelanggaran HAM) berdasarkan undang-undang," kata Anam.

Diketahui hingga saat ini, ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan.

Sembilan kasus itu di antaranya Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Talangsari 1998, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Wasior dan Wamena, Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh dan Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.

Diprediksi Canggung

Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar memprediksi kedua pasangan calon akan canggung saat membicarakan isu hak asasi manusia (HAM) dalam debat perdana Pilpres 2019.

Debat Pilpres 2019 edisi perdana akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019.

Debat tersebut mengangkat tema hukum, korupsi, HAM, dan terorisme.

"Kalau saya mau bilang, debat itu pasti keduanya akan canggung bicara HAM, karena kayak main kartu, kalau satunya buka (kartu), nge-gas, yang lain nge-gas juga," ungkap Haris, dalam acara diskusi bertajuk "Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi", di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Tak hanya canggung, Haris menilai, pembicaraan yang akan bergulir selama debat juga diprediksi "adem ayem".

Artinya, kedua paslon akan berhati-hati saat membicarakan isu HAM.

Hal itu karena masing-masing paslon memiliki keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM.

"Dua-duanya sama-sama jaga aib untuk tidak menyerang aib pelanggaran HAM di sana (kubu lawan), supaya yang di sana tidak akan menyerang dirinya, sama-sama saling sopan, ini rasa temu kangen saja antara paslon 01 dan 02," kata dia.

Ia menjelaskan, capres nomor urut 01, Joko Widodo, selama pemerintahannya tak menjalankan kewajiban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Jokowi, menurut Haris, juga menciptakan kasus baru pelanggaran HAM selama memerintah.

Misalnya, kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat meningkat hingga kasus yang mengancam kebebasan berkumpul masyarakat.

Di sisi lain, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, diduga memiliki keterlibatan dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1998.

Karena itu, ia berharap ada yang memulai atau "nge-gas" untuk lebih terang-terangan membahas isu tersebut dalam debat.

Menurut dia, debat seharusnya menjadi ajang bagi publik menilai para calon pemimpin Indonesia di masa depan.

• LIVE STREAMING Debat Pilpres 2019 Live Kompas TV 17 Januari 2019 - Aktivis HAM: Jangan Basa Basi

Jika hal itu gagal terlaksana, Haris berpendapat, KPU gagal melaksanakan tugas.

"Harusnya di KPU, isu HAM, dan lain-lain, critical karena KPU harusnya buka ruang agar publik bisa menyerap kapasitas paling nadir, the worst case-nya bagaimana," jelas Haris.

"Isu A, isu B, tema-tema HAM tertentu itu titik nadirnya di antara 2 paslon itu seperti apa, jangan sampai debat besok basa-basi saja, kalau basa-basi saja artinya KPU gagal," sambung dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Di ILC, Rocky Gerung Tutup Kuping saat Mendengar Penjelasan Boni Hargens soal Pelanggaran HAM dan Kompas.com dengan judul  Jokowi dan Prabowo Terkait Isu HAM, Aktivis Nilai Debat Capres akan Canggung