Jawab Prabowo Soal Penegakan Hukum, Jokowi Singgung Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Jawab Prabowo Soal Penegakan Hukum, Jokowi Singgung Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Calon presiden Joko Widodo menyinggung kasus Ratna Sarumpaet ketika debat pertama Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Awalnya, Jokowi menjawab pertanyaan soal penegakan hukum yang dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Jokowi mengatakan, penindakan hukum sesuai prosedur bukan pelanggaran HAM.

Penegakan hukum dilakukan untuk melindungi masyarakat.

• Megawati dan Puan Maharani Foto Bareng Prabowo-Sandi di Debat Pilpres: Persaudaraan Tetap Jalan

"Jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, silahkan ada mekanisme yang bisa ditempuh lewat praperadilan, misalnya," kata Jokowi.

Setelah itu, calon presiden Prabowo Subianto diberi kesempatan menanggapi.

Prabowo mengatakan, masyarakat merasakan adanya penegakan hukum yang berat sebelah.

Prabowo memberi contoh, ada kepala daerah yang menyatakan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin, namun tidak mengalami permasalahan.

"Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, tapi sekarang ditahan, ditangkap," kata Prabowo.

"Jadi saya kira ini perlakuan tidak adil. Saya rasa pelanggaran HAM. Penyampaian pendapat dijamin UUD. Siapapun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun," kata Prabowo.

Jokowi tidak terima dengan pernyataan Prabowo tersebut. "Jangan menuduh seperti itu, Pak Prabowo," jawab Jokowi.

Jokowi menegaskan, Indonesia adalah negara hukum.

Jika ada bukti seperti yang disampaikan Prabowo, maka sebaiknya disampaikan ke penegak hukum.

Jokowi kemudian memberi contoh kasus.

Namun, ia tidak secara gamblang menyebut kasus hoaks penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet.

"Kita ini sering grusa grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya, jurkamnya pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konfrensi pers bersama-sama," kata Jokowi.

"Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik," tambah Jokowi disambut tawa para pendukungnya.

"Ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti silahkan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti, gampang sekali. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu," tambah Jokowi.

Prabowo: Kita Harus Cukup Uang agar Penegak Hukum Tak Tergoda Korupsi 

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan kualitas hidup para penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim.

Dengan kesejahteraan yang baik, Prabowo yakin para penegak hukum di Indonesia tidak mudah disuap.

"Kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang mengambil keputusan sehingga ia tidak tergoda oleh godaan korupsi," kata Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Prabowo melihat, masalah kesejahteraan para penegak hukum ini merupakan akar masalah di Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, untuk mempunyai uang yang cukup, Indonesia harus menguasai berbagai sumber ekonomi yang ada.

"Hukum untuk semua bukan untuk orang kaya saja. Tekad kami, keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua," kata Prabowo.

Jokowi: Kami Menawarkan Optimisme dan Masa Depan Indonesia yang Berkeadilan

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyampikan visi misinya terkait hukum, HAK, anti-korupsi, dan teroprisme.

Pada awal pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa dia dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin menawarkan optimisme dalam menjalankan pemerintahan.

"Visi kami adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019).

• Sandiaga Uno: Dengan Prabowo Sandi, Kita Tegakkan Hukum, Tidak Ada Korupsi

Jokowi mengatakan negara yang demokratis adalah yang memiliki penegakan hukum dan HAM yang baik.

Dia pun menyinggung masalah penyelesaian kasus HAM masa lalu yang diakui masih belum selesai.

"Memang, kita masih punya beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan penyelesaian kasus HAM masa lalu begitu berat karena waktu kejadian telah berlalu begitu jauh.

Namun, Jokowi memberikan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini.

Selain soal HAM masa lalu, Jokowi juga menyinggung pentingnya penegakan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Misalnya seperti akses terhadap lahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan permodalan.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Jokowi juga berkomitmen untuk memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Debat pertama Pilpres 2019 akan diselenggarakan KPU, Kamis (17/1/2019) malam di Hotel Bidakara, Jakarta.

Ada empat tema debat yang akan diangkat oleh masing-masing pasangan calon, yakni hukum, HAM, korupsi dan terorisme.