Baru 393 Orang dari Total 2.357 PNS, KPK Sebut Pemecatan PNS Korup Lambat

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pemecatan pegawai negeri sipil yang terbukti korupsi masih lambat.

Baru 393 Orang dari Total 2.357 PNS, KPK Sebut Pemecatan PNS Korup Lambat
Kompas
Ilustrasi koruptor 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pemecatan pegawai negeri sipil yang terbukti korupsi masih lambat. Berdasarkan data, belum semua PNS korup diberhentikan, meskipun telah divonis bersalah.

"Ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan, atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (28/1/2019).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional per 14 Januari 2019, baru 393 PNS dari total 2.357 PNS korup yang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Di luar 2.357 PNS tersebut, sebelumnya sudah ada 498 PNS yang diberhentikan karena terbukti korupsi. Dengan demikian, total PNS yang telah diberhentikan sebanyak 891 orang.

Pemberhentian seluruh 2.357 PNS itu seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018.

"KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK, baik di pusat ataupun daerah, untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut," kata Febri.

KPK terus berkoordinasi untuk memastikan adanya ketidakpatuhan ataupun hambatan dalam proses pemberhentian ini. Apalagi, sejak 13 September 2018, telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala BKN mengenai pemberhentian PNS yang bermasalah dengan hukum.

Untuk instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang telah diberhentikan. Beberapa kementerian tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yang melakukan korupsi. Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 9 orang, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (9 orang), Kementerian Kelautan dan Perikanan (3 orang), Kementerian Pertahanan (3 orang), dan Kementerian Pertanian (3 orang).

"Sedangkan kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama 7 orang," terang Febri.

KPK pun mengimbau pimpinan instansi serius menegakkan aturan terkait pemberhentian secara tidak hormat PNS yang telah terbukti korupsi.

Halaman
12
Editor: yoso
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved