Rekrutmen Pegawai dengan Perjanjian Kerja, Pemprov Konsultasi ke BKN soal Anggaran

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG NOVAL ANDRIANSYAH DAN EKA AHMAD SHOLICHIN

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemprov Lampung sepertinya belum akan mengumumkan pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada hari ini, Jumat (8/2/2019). Pemprov masih akan melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pejabat Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengungkapkan, pemerintah pusat memang akan mengumumkan rencana rekrutmen P3K tahap pertama pada 8 Februari 2019. BKN bahkan telah mengirim surat pemberitahuan ke daerah-derah terkait hal tersebut.

Menindaklanjuti rencana pengumuman rekrutmen P3K dari pemerintah pusat, jelas Hamartoni, pihaknya menggelar rapat pada Kamis (7/2/2019). Namun, sambung dia, dari hasil rapat, pemprov belum akan mengumumkan rekrutmen PPPK pada hari ini sesuai permintaan pusat.

"Kami baru selesai rapat tadi (Kamis). Intinya, ya tidak semudah itu mengangkat P3K menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)," kata Hamartoni melalui ponsel, Kamis sore.

Ia membenarkan sudah ada dasar hukum terkait rekrutmen P3K, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K.

"Tapi, untuk pembiayaan dan segala macamnya, kan belum ada aturannya," ujar Hamartoni.

Karena itulah, Hamartoni menjelaskan, pemprov akan berkonsultasi kembali dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BKN serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Konsultasi itu, lanjut dia, terutama berkaitan dengan anggaran.

"Besok (Jumat, hari ini) belum lah (pengumuman rekrutmen P3K tahap pertama). Kami harus konsultasikan lagi ke pusat," kata mantan sekretaris Kabupaten Lampung Utara itu.

Hingga berita ini turun, Tribun Lampung belum berhasil mendapat pernyataan dari Badan Kepegawaian Daerah Lampung. Saat awak Tribun Lampung datang ke kantor BKD Lampung untuk wawancara, pejabat yang berwenang sedang dinas luar.

Kepala BKD Lampung Dewi Budi Utami tidak merespons panggilan ponsel dan pesan Whatsapp awak Tribun Lampung. Begitu juga Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Lampung Henry Riduan.

Namun, Henry Riduan sebelumnya menyatakan bahwa Menpan RB Syafruddin telah menyampaikan rencana rekrutmen P3K dalam rapat koordinasi di Batam, Kepulauan Riau, pertengahan Januari 2019. Dari rakor yang berlangsung selama dua hari, menpan menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K.

"Dalam rakor memang ada pembahasan semua yang menyangkut rekrutmen P3K. Tapi (menpan) belum menetapkan keputusan. Nanti, keputusan akan turun melalui peraturan menteri. Setelah ada itu (permen), daerah baru bisa bergerak," jelas Henry, Minggu (27/1/2019).

Ia menambahkan, BKD Lampung akan menyampaikan usulan kebutuhan pegawai setelah keluarnya petunjuk teknis (juknis) terkait rekrutmen PPPK.

"Kebutuhan pegawai kan berdasarkan analisis beban kerja yang penghitungannya per tahun. Data itu dinamis setiap tahunnya. Tapi, kami akan lihat dulu seperti apa isi juknis, baru kami sampaikan kebutuhannya," terang Henry.