Tak Hanya Prabowo, di ILC TV One Aktivis Ungkap Pemilik HGU di Lingkaran Jokowi hingga Sandiaga Uno

TTak Hanya Prabowo, di ILC TV One Aktivis Ungkap Pemilik HGU di Lingkaran Jokowi hingga Sandiaga Uno

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar beberkan sejumlah nama yang memiliki lahan Hak Guna Agraria (HGU).

Hal itu dikemukakan Haris Azhar saat menjadi narasumber di acaraIndonesia Lawyers Club (ILC) tv One, Selasa (19/2/2019) malam.

Dalam tema 'Benarkah Jokowi di Atas Angin?' itu, Haris Azhar mulanya berkomentar soal data yang seharusnya bisa dikuasai oleh Jokowi.

"Sebagai petahana diberikan kemewahan untuk mengkases data-data untuk diserap. Sampai di situ saya juga bertanya tim suksesnya seperti apa mengolah data?," ujar Haris.

Lalu ia mengaitkan dengan Jokowi yang seakan menuding calon presiden (capres) 02 Prabowo yang memiliki tanah HGU.

Aktivis HAM ini lalu membeberkan sejumlah nama di balik kubu Jokowi dan Prabowo yang juga memiliki lahan HGU.

"Masih melihat pada persoalan pribadi, menuduh Pak Prabowo punya tanah, nah terkait soal itu di belakangnya Jokowi berderet pengusaha juga politisi yang juga menguasai ribuan HGU, gitu." kata Haris.

"Di pihaknya Pak Prabowo sama, kalau enggak salah nih data saya Pak Ferry Mursyidan juga pemilik HGU."

"Ada banyak, Harry Tanoesudibjo, Ketua Tim Sukses Jokowi Erick Thohir, Adaro, Sandiaga Uno, ini semua orang-orang yang menguasai sawit, tambang dan lain-lain."

Namun, menurutnya, memiliki tanah HGU bukanlah persoalan karena memang itu menjadi lahan bisnis bagi sejumlah politisi.

• Tayang Perdana Hari Ini, Film Dragon Ball Super: Broly Diputar di 2 Bioskop Lampung. Cek Jadwalnya

"Artinya ini memang dijadikan sumber pendapatan para politisi yang juga pebisinis atau pebisnis yang main ke politik."

"Nah tapi kita enggak usah sensitif, kenapa? Karena putusan Mahkamah Agung saya tanya, dia bilang HGU di republik ini menjadi barang yang terbuka, harusnya ini informasi yang buat kita, kok jadi ribut."

Haris lalu menegaskan, ketika dalam debat capres, ia berharap Jokowi bertanya soal kepemilikan tanah Prabowo apakah sudah sesuai pajak.

"Saya kemarin berharap Pak Jokowi membuka data HGU itu selain Pak Prabowo ada ibu siapa, ada bapak siapa, harusnya diskusi kemarin Pak Prabowo HGU sekian mau dipakai buat apa, tanya bayar pajak enggak pak?."

"Bapak tambah gemuk tapi kok pendapatan negara enggak gemuk-gemuk," kelakar Haris.

"Di tempat saya (Jokowi) juga ada yang punya HGU perusahaan-perusahaan, nah mestinya diskusinya sampai ke sana bukan menuduh anda punya HGU, dan dijawabnya seolah-olah oleh Pak Prabowo ya HGU bisa dicabut, ya memang," ujar Haris memposisikan diri ke Jokowi.

• Inilah Ramalan Zodiak Untuk Kamu Hari Ini, Rabu 20 Februari 2019. Scorpio Tolong Jaga Emosi Ya!

Lihat videonya:

Diberitakan sebelumnya, status tanah ratusan ribu hektar milikPrabowo Subianto kini ramai diperbincangkan, setelah disinggung oleh Jokowi dalam debat pilpres kedua.

Pada saat debat kedua, Jokowi menyebut Prabowo memiliki aset tanah ratusan ribu hektar di Kalimantan dan Aceh, Minggu (17/2/2019).

Prabowo pun membenarkan pernyataan Jokowi, namun mengatakan bahwa status tanah miliknya adalah HGU.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, 11 Mei 2013, tanah HGU adalah tanah milik pemerintah yang yang hanya diberikan untuk keperluan Agraria, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Poko-pokok Agraria (UUPA).

HGU merupakan hak khusus yang diberikan untuk pengelolaan lahan menjadi usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

HGU dapat diberikan dengan luas tanah minimal 5 hektar, dan tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain namun dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

• Artis Ini Ungkapkan Pengalaman saat Terserang Demam Berdarah, sampai 10 Hari Dirawat di RS

Jangka waktu penggunaan tanah bersetatus HGU paling lama 25 tahun, namun ada pengecualian.

Yakni untuk usaha yang memerlukan waktu lebih lama, dapat diberikan HGU selama 35 tahun.

Pemegang HGU dapat memperpanjang waktu paling lama 25 tahun, dengan beberapa pertimbangan terhadap keadaan perusahaan.

HGU hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI), dan tidak boleh dimiliki orang asing atau badan hukum bermodal asing.

Syarat pemberian HGU yaitu pendaftaran yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang selaku sebagai alat bukti kuat.

• Menyedihkan Usai Dirias Jelang Akad Nikah, Wanita Ini Dapat Kabar Mempelai Pria Meninggal Kecelakaan

"Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, itu benar, tapi itu adalah HGU (Hak Guna Usaha), itu adalah milik negara," jelas Prabowo dikutip dari tayangan kanal YouTube Inews TV, Minggu (19/2/2019).

"Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua."

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," pungkas Prabowo.

(TribuWow.com/Tiffany Marantika/Ami)