MATA NAJWA Trans 7, Rabu 13 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB Bahas Tema 'Pemilu Dikepung Isu'
MATA NAJWA Trans 7, Rabu 13 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB Bahas Tema "Pemilu Dikepung Isu"
Penulis: taryono | Editor: Daniel Tri Hardanto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Acara MATA NAJWA Trans 7, Rabu, 13 Maret 2019, pukul 20.00 WIB membahas tema "Pemilu Dikepung Isu".
Dilansir akun Instagram Mata Najwa, Rabu, 13 Maret 2019, ragam isu menyerbu, kredibilitas dan netralitas lembaga penyelenggara pemilu dipertanyakan.
Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memiliki bukti adanya kejanggalan dalam DPT.
Sekitar 17,5 juta nama dalam DPT dianggap tidak wajar.
Di satu sisi, Polri mengaku melihat adanya indikasi propaganda untuk mendelegitimasi pemilu melalui media sosial.
Diberitakan Kompas.com, kubu capres Prabowo mempertayakan dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 ke KPU RI.
Untuk itu, sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (11/3/2019).
Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar.
Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.
"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
"Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," sambungnya.
Dari penjelasan KPU, kata Riza, angka pemilih berdasarkan tanggal lahir tersebut didapat dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, BPN juga menemukan data tidak wajar berupa 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT.
Menurut BPN, jumlah ini tidak wajar karena terlalu besar.