MATA NAJWA Trans 7, Rabu 13 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB Bahas Tema 'Pemilu Dikepung Isu'

Bahkan, ada ratusan ribu nama yang berusia di atas 90 tahun.

Temuan ini dianggap janggal oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

Namun, menurut Zudan, temuan itu justru merupakan sesuatu yang wajar.

"Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember sudah berlangsung lama, semenjak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," ujar Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Kemendagri menggunakan SIMDUK, sebelum tahun 2004, seluruh penduduk di Indonesia yang lupa atau tidak tahu akan tanggal lahirnya, akan dituliskan lahir pada tanggal 31 Desember pada kartu identitasnya.

Kemudian, pada 2004, Dukcapil menggunakan (SIAK) Sistem Informasi Kependudukan dalam pengelolaan data base warga negara Indonesia.

Sejak menggunakan SIAK, warga negara tang tak mengetahui atau lupa akan tanggal lahirnya, akan ditulis lahir pada 1 Juli.

"Bila dia tidak ingat tanggal, tapi ingat bulannya, maka ditulis tanggal 15 dengan bulan lahir yang dia ingat," papar Zudan.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat kembali menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

"Dengan demikian, kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15 ya," ujar Zudan.

Pemilik akun ini menuding Polri membentuk tim buzzer guna memenangkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kita melihat polanya ke arah situ (delegitimasi). Ada agenda yang dimainkan dalam propaganda di media sosial, dari mulai November-Desember, Kemendagri diserang dengan kasus e-KTP, Desember-Januari ada surat suara tercoblos di 7 kontainer, Januari-Maret Bawaslu dianggap tidak netral," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

Untuk itu, kepolisian akan menangkap para pelaku di balik akun tersebut.

Ia menegaskan, tugas kepolisian dari awal adalah untuk memerangi berita hoaks, seperti e-KTP, surat suara tercoblos, dan sebagainya. 

"Beberapa informasi yang menyesatkan sudah kita tuntaskan. Termasuk ini (kasus akun opposite), dalam hal ini kita tunggu dulu, berikan kita kesempatan pada direktorat tindak pidana siber untuk menganalisa secara komprehensif," ujar dia.

Sebuah akun dengan nama @Opposite6890 mengklaim Mabes Polri membentuk buzzer anggota Polri dari tingkat Polres sampai pusat dan semua anggota buzzer terhubung seluruh Indonesia melalui aplikasi bernama Sambhar. (Tribunlampung.co.id/Taryono)