Tribun Pesawaran

Monitor Kapal Diduga Gunakan Pukat Harimau, Wakapolda Janji Turunkan Pol Airud

Wakapolda Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra mengaku belum memonitor terkait keberadaan kapal diduga beroperasi menggunakan alat tangkap terlarang

Monitor Kapal Diduga Gunakan Pukat Harimau, Wakapolda Janji Turunkan Pol Airud
TRIBUN LAMPUNG/R Didik Budiawan
DIALOG PEMILU - Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa bersama Bupati Dendi Ramadhona saat dikonfirmasi usai menghadiri Dialog Pemilu Harapan Kita, di halaman Rumah Dinas Bupati Pesawaran, Rabu (27/3 

Monitor Kapal Diduga Gunakan Pukat Harimau, Wakapolda Janji Turunkan Pol Airud

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didik Budiawan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra mengaku belum memonitor terkait keberadaan kapal diduga beroperasi menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di Teluk Lampung.

Kendati begitu, Teddy memastikan, nantinya Pol Airud Polda Lampung akan memonitor operasi kapal yang diduga menggunakan pukat harimau tersebut.

"Saya malah nggak monitor itu, nanti akan dimonitor Polair lah ya," tutur Teddy saat dikonfirmasi usai menghadiri Dialog Pemilu Harapan Kita, di halaman Rumah Dinas Bupati Pesawaran, Rabu (27/3) .
Bupati Dendi Ramadhona mengatakan, operasional kapal dengan alat tangkap terlarang ini sudah berlangsung sejak tahun lalu.

Tiga Tahun Kepemimpinan, Dendi Ramadhona Beberkan Ragam Pencapaian

"Memang ini sudah dari tahun lalu, mohon maaf dari tahun lalu. Ini sudah mulai masuk lagi, tapi kewenangan kelautan sudah tidak di kabupaten lagi," kata Dendi.

Kendati demikian, pihaknya sudah menyampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk patroli dan merazia untuk memastikan berizin tidaknya kapal itu.

Dendi mengatakan, skema penangkapan ikan yang diduga menggunakan pukat harimau ranahnya ada di Pemerintah Provinsi Lampung.

"Tapi menurut kasat mata, orang awam saja tahu, kalau itu mungkin tidak sesuai dengan mekanisme tangkapan ikan di laut seperti yang diregulasikan oleh pemerintah pusat," kata Dendi.

Wakapolda Brigjen Teddy Minahasa: Ada Oknum Ajak Golput dan Beri Imbalan, Laporkan

Dia membenarkan bila operasional trawl dapat berpotensi merusak terumbu karang, yang merupakan salah satu potensi wisata andalan Pesawaran.

"Kami hanya bisa melapor kepada DKP dan Pol Air. Dir Pol Air berjanji akan menindak dan meneruskan laporan dari provinsi," tuturnya.

Dendi menambahkan Kepala Desa Pulau Legundi dan Kepala Desa Pulau Pahawang sebelumnya juga sudah memberikan laporan tertulis kepada Pemkan Pesawaran.(dik)

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved