Pemilu 2019

Pencoblosan Ulang di TPS 25 Perumnas Way Halim Digelar Rabu 24 April 2018

Pemilu 2019, Pencoblosan   Ulang di TPS 25 Perumnas Way Halim Digelar Rabu 24 April 2018

Pencoblosan Ulang di TPS 25 Perumnas Way Halim Digelar Rabu 24 April 2018
tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Ilustrasi - Pencoblosan   Ulang di TPS 25 Perumnas Way Halim Digelar Rabu 24 April 2018 

Laporan Wartawan Tribun Lampung  Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 25 Perumnas Wayhalim.

PSU diperkirakan digelar  Rabu 24 April 2018.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri membenarkan adanya rencana PSU di  TPS 25 Perumnas Way Halim.

Hal ini menyusul adanya rekomendasi dari Bawaslu Kota Lampung terkait  adanya indikasi penggunaan form A5  4  pemilih pindahan yang  mencoblos  menggunakan identitas orang lain.

“Kita rencanakan ada PSU  ulang di TPS 25 Perumnas Way Halim, diperkirakan hari Rabu depan,” kata Fauzi Heri, Minggu (21/4/2019).

Menurut dia,  dengan digelarnya PSU ulang tentunya KPU akan menyiapkan logistik surat suara yang akan digunakan.

“Kita akan siapkan logistiknya, terutama surat suara, baik pilpres, DPD, maupun DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota,” tegasnya.

Sementara Ketua Bawaslu  Kota Bandar Lampung Candrawansyah mengatakan rekomendasi Bawaslu Kota menggelar PSU di TPS 25 Kelurahaan Perumnas Way Halim  karena ada indikasi kuat dan meyakinkan penggunaan  form A5  yang dilakukan  empat orang menggunakan identitas orang lain.  

“Kami menemukan ada indikasi kuat dan meyakinkan di TPS 25 itu ada empat orang menyalurkan hak politiknya menggunakan identitas orang lain,” kata Candrawansyah, Minggu (21/4/2019).

Menurut dia, selain  temuan tersebut Bawaslu Kota  tengah  melakukan penyelidikan terkait indikasi politik uang d imasa tenang yang diakukan beberapa caleg.

“Kami juga menerima laporan  beberapa indikasi politik uang  masa tenang,  saat ini masih kami dalami, dan yang bersangkutan akan kami panggil,” kata Candrawansyah.

Dia menjelaskan, Bawaslu punya waktu tujuh hari kerja  memproses  indikasi politi uang tersebut untuk dijadikan temuan dan diregistrasi sehingga bisa dilanjutkan ke Gakkumdu.

“Ini masih kita dalami, apakah  bisa jadi temuan, baru kita teruskan ke Gakkumdu,  dan yang namanya politik uang  bisa kena sanksi  pidana pemilu,” tukasnya. (Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)

Penulis: Romi Rinando
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved