ILC TV One Malam Ini Setop Tayang, CDK Tampilkan Debat Seru Mahfud MD vs Fadli Zon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Acara ILC TV One Selasa 30 April 2019 setop tayang.

Ini lantaran sang pemandu acara Karni Ilyas masih cuti.

Jurnalis senior ini mulai cuti 23 April 2019 lalu.

Dengan demikian, Karni Ilyas dan acara ILC sudah dua kali tak menyapa pemirsa.

ILC kemudian diganti dengan acara yang tak kalah seru: Acara Catatan Demokrasi Kita.

Untuk malam ini, bakal ada narasumber antara lain Maruarar Sirait, Prof Mahfud MD, Rizal Ramli, dan Fadli Zon.

Adapun tema yang dibahas Benarkah Pemilu 02 Islam Garis Keras?

Acara live atau Live Streaming TV One mulai jam 20.00 WIB.

live atau Live Streaming TV One

Sebelumnya video Mahfud MD dalam sebuah twit menyebut kemenangan Prabowo-Sandi terjadi di provinsi garis keras dalam hal agama seperti Jawa Barat, Aceh, juga Sulawesi Selatan.

Sontak pernyataan Mahfud itu mendapat kritik dari tokoh-tokoh pendukung Prabowo-Sandi.

Mereka yang terlibat dalam debat panas via Twitter ini contohnya adalah mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, dan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Mereka umumnya mempertanyakan penggunaan istilah 'daerah Islam garis keras' yang dipakai oleh Mahfud.

"Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel, mhn jelaskan indikator yg prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang2 garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami. Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI utk menjaga kehormatan. Inikah yg dianggap keras?" demikian bunyi protes Said Didu.

Giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut isi kepala Mahfud cetek mengenai hal tersebut.

Dalam sebuah twit di akun pribadinya, Fadli menyerang argumen Mahfud yang menjelaskan makna daerah-daerah keras. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut daerah-daerah keras merupakan tempat yang dulu terjadi pemberontakan.

Contoh pemberontakan yang dimaksud oleh Mahfud adalah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kartosuwirya di Jawa Barat, PRRI di Sumatera Barat, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Fadli menolak argumen tersebut. Dia bahkan menilai isi kepala Mahfud cetek mengenai ini.

Menurut Wakil Ketua DPR ini, PRRI adalah bentuk koreksi atas pemerintah pusat yang abai terhadap daerah.

"Sebaiknya belajar sejarah lagi. Saya baru tahu isi kepala begitu cetek. Kita bisa debat soal ini panjang lebar. Tapi yang pasti, anda sedang menoreh luka baru di atas luka lama. PRRI adalah koreksi atas pemerintah pusat yang abai pada daerah dan ketika itu sangat dipengaruhi komunis," ujar Fadli.

Mahfud telah mengklarfikasi pernyataannya.

Menurutnya isu soal garis keras ini jadi panas dan digoreng karena banyak yang membaca pernyataan Said Didu ini tanpa melihat videonya.

"Pertanyaan dlm cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata "DULU" dan usul "REKONSILIASI". Lht dong videonya," kata Mahfud.

(Tribunlampung.co.id/Taryono)