Terungkap, Ternyata Inilah Sumber Dana Lembaga Survei Quick Count Pemilu 2019

Terungkap, Ternyata Inilah Sumber Dana Lembaga Survei Quick Count Pemilu 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sidang pelanggaran administrasi Pemilu terkait Situng dan lembaga Survei atas laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sidang yang di pimpin oleh dipimpin Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Petalolo, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja menghadirkan pihak terkait yaitu perwakilan empat lembaga survei Indobarometer, SMRC, Poltracking, dan Indikator.

Dalam persidangan majelis mempertanyakan sumber dana dan laporan dana lembaga survei hitung cepat.

Salah satu perwakilan lembaga survei yang hadir, yakni dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Deni, mengatakan sumber dana lembaganya untuk hitung cepat Pilpres dan Pileg berasal dari kerja sama dengan sejumlah media.

"Sumber dana untuk kegiatan quick count SMRC dan isi berasal dari hasil kerja sama dengan media-media masa sebanyak 7 TV nasional dan 2 media online," kata Deni dalam sidang di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Kemudian, saat majelis mempertanyakan laporan sumber dana tersebut dapat dilihat oleh publik atau tidak.

Deni mengatakan, laporan tersebut dapat dilihat oleh publik lewat website resmi SMRC yang telah diunggah pada tanggal 24 April 2019.

"Sangat bersedia (dilihat publik) sudah di-upload ke website SMRC bahkan sebelum tanggal 2. Kami upload pada 24 April," ujarnya.

Selanjutnya, perwakilan lembaga survei dari lndikator Politik, Asep, mengatakan sumber dana lembaganya untuk hitung cepat Pileg dan Pilpres berasal dari dana mandiri Indikator.

"Ini bentuk partisipasi kita. Saya pastikan sumber dana itu berasal dari kas mandiri indikator," kata dia.

Sementara itu, dua lembaga survei lainnya yaitu Poltracking dan Indobarometer tidak mengetahui secara rinci sumber dan laporan dana hitung cepat yang dilakukan lembaganya. 

Tim Prabowo-Sandi Laporkan 6 Lembaga Survei Quick Count Pilpres 2019, Ini Tuduhannya

Sejumlah lembaga survei yang merilis hasil quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dilapor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu dilakukan oleh Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait hasil quick count mereka yang dinilai menyesatkan.

Tim BPN Prabowo-Sandi menuding, beberapa hari ini sejumlah lembaga survei menyampaikan berita-berita yang tidak benar, hoaks, dan menyesatkan.

Ada enam lembaga survei yang dilaporkan tim BPN yakni LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking, dan Voxpol.

"Yang dilaporkan ada LSI Denny JA, kemudian Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking dan Voxpol," kata Koordinator Pelaporan Djamaluddin Koedoeboen, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

"Beberapa lembaga survei ini kami menduga mereka pasti ada orderan untuk kemudian membuat quick count seperti ini," lanjutnya.

Tuding Tim Sukses

Pelapor menuding, sejumlah lembaga survei itu terkesan menjadi tim sukses pasangan calon tertentu.

Sebab, kata Djamaluddin, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda dengan hitung cepat yang ditayangkan di beberapa televisi.

"Ada yang hasil perhitungannya bahkan melebihi 100 persen dari jumlah pemilih itu sendiri," lanjut Djamaluddin.

"Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di layar monitor itu sendiri," ujar Djamaluddin.

Apalagi, saat ini KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum mengumumkan hasil penghitungan suara secara resmi.

Untuk menjaga netralitas, pelapor meminta supaya KPU memberi sanksi dan mencabut izin lembaga survei.

"Kami minta secara tegas KPU untuk mencabut kembali segala izin-izin yang diberikan kepada mereka," papar Djamaluddin.

"Dan kalau bisa memang lembaga survei untuk sementara jangan pernah menyiarkan apapun lagi untuk mengisi ruang-ruang publik," kata Djamaluddin.

Setelah melapor ke KPU, Djamaluddin juga berencana melaporkan lembaga-lembaga survei tersebut ke Badan Pengawas Pemilu.

Minta Lapor Asosiasi

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan kalau KPU tak berwenang menanggapi hal tersebut.

Arief Budiman meminta pihak yang menemukan adanya dugaan pelanggaran melapor ke asosiasi lembaga survei politik.

KPU, kata Arief, bukan pihak yang berhak untuk mengakui sebuah lembaga survei politik terpercaya atau tidak.

"KPU bukan lembaga yang mengakui lembaga survei terpercaya atau tidak terpercaya," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

"KPU itu di undang-undang disebutkan kalau mau jadi lembaga survei (yang merilis hitung cepat) harus terdaftar di KPU," jelas Arief Budiman.

Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangi Pemilu Presiden 2019 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sembilan lembaga.

Suara pasangan nomor urut 01 itu unggul atas pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kamis (18/4/2019) pukul 08.30 WIB, hasil quick count sembilan lembaga belum mencapai 100 persen data masuk.

Namun, sisa suara sampel yang belum masuk tidak akan mengubah posisi perolehan suara berdasarkan hasil quick count.

Enam dari sembilan lembaga survei tersebut menjadi bagian dari enam lembaga survei yang dilaporkan Tim Advokasi Hukum BPN Prabowo-Sandiaga.

Lembaga itu yaitu Indo Barometer, Charta Politika, Poltracking, SMRC, LSI Denny JA dan Voxpol. (sumber: kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lembaga Survei Hitung Cepat Ungkap Sumber Dana di Sidang Bawaslu", https://nasional.kompas.com/read/2019/05/10/19324281/lembaga-survei-hitung-cepat-ungkap-sumber-dana-di-sidang-bawaslu.