Pilpres 2019

Tolak Hasil Penghitungan KPU, Prabowo Dianggap Tak Bisa Kelola Emosi dan Perasaan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto diharapkan bisa mengelola emosi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu.

Tolak Hasil Penghitungan KPU, Prabowo Dianggap Tak Bisa Kelola Emosi dan Perasaan
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019). 

"Elite politik harusnya menjadi teladan dan contoh masyarakat. Kalau dugaan kecurangan tidak bisa dibuktikan kemudian tidak percaya sama mekanisme pemilu, ya elite politik itu akan ditinggalkan oleh masyarakat," imbuhnya.

Prabowo-Sandi Bisa Menangi Pilpres Walau Kalah Perhitungan KPU, Mahfud MD: Asal Bisa Buktikan

Angka Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga Berubah, Inilah Penjelasan Fadli Zon

Prabowo Akan Buat Surat Wasiat, Apa Isinya?

Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Begini Reaksi Jokowi dan Bamsoet

Jiwa Ksatria

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diharapkan memiliki jiwa ksatria dalam menerima hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Jiwa ksatria tersebut dinilai mampu menjaga tatanan demokrasi Indonesia.

"Setiap paslon kan sudah menyatakan siap kalah dan menang. Pada awal mencalonkan diri, Prabowo-Sandi mempercayai penyelenggara pemilu. Menjelang pengumuman, masing-masing paslon harus memiliki keberanian menjadi ksatria, budaya itu yang penting," ujar Benny.

Menurut Benny, jika memang ada indikasi kecurangan, seharusnya pihak BPN membuktikan fakta dan data yang valid, bukan asumsi.

"Maka sebenarnya ketika dia (Prabowo) menyalonkan diri, ya mental kenegarawanan harus sudah ada. Kenegarawanan itu tidak memaksa kehendak dan tidak merusak demokrasi. Kalau merusak demokrasi berarti dia tidak mengakui proses dari bawah, ada saksi, pengawas, dan lainnya," ungkapnya.

Prabowo, lanjutnya, juga tak bisa mengklaim seolah-seolah mekanisme pemilu yang berlangsung saat ini tidak adil.

Sebab, mekanisme dan koridor hukum telah diatur dalam Undang-Undang (UU), ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini juga meminta Prabowo dan BPN untuk mengikuti proses demokrasi dan mekanisme pemilu yang telah disetujui bersama-sama.

Halaman
123
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved