Pemilu 2019

Diduga Ada Penggelembungan Suara, Caleg Perindo Saripah Aini Kembali Sambangi Bawaslu Lamteng

Caleg Perindo dari Dapil 3 Saripah Aini kembali menyambangi Bawaslu Lampung Tengah, Kamis (4/7/2019).

Penulis: syamsiralam | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id/Syamsir Alam
Caleg Perindo Lamteng Saripah Aini dan timsesnya kembali melapor ke Bawaslu Lamteng. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNG SUGIH - Caleg Perindo dari Dapil 3 Saripah Aini kembali menyambangi Bawaslu Lampung Tengah, Kamis (4/7/2019).

Ia meminta kejelasan terkait penghentian penyelidikan dugaan pengalihan suara pada Pemilu 2019.

Saripah menuntut kejelasan terkait pencoretan atau perubahan data yang tidak sesuai antara C1 dan plano.

"Kami minta Bawaslu menjelaskan siapa yang telah mengubah atau mencoret-coret dokumen negara itu (C1 plano). Ini harus diterangkan dengan jelas karena itu kan dokumen negara," kata Hariyanto, anggota tim pemenangan Saripah Aini.

Hariyanto menyayangkan keputusan Bawaslu menghentikan penyelidikan kasus ini.

"Tadi mereka (Bawaslu) minta waktu untuk dibahas lagi. Kita tunggu saja apa nanti (tindak lanjut) yang akan diambil oleh Bawaslu," bebernya.

Saripah Aini mengaku hanya menuntut keadilan.

Menurut dia, adanya dugaan penggelembungan suara merugikan dirinya dan Perindo.

Caleg Perindo Lamteng Ini Pertanyakan Pemberhentian Penyelidikan oleh Bawaslu Terkait Pileg 2019

Ketua Perindo Lampung Tengah Akan Bawa Kecurangan Pemilu 2019 ke Jalur Hukum

"Saya hanya minta keadilan. Karena banyak kerugian yang saya terima. Saya rugi waktu, materi, dan jelas masa depan karier saya," ujar Saripah.

Ketua Bawaslu Lamteng Harmono mengatakan, pihaknya memang sudah menghentikan penyelidikan terkait laporan yang diajukan ketua Perindo Lamteng.

"Melalui 14 hari kerja melalui Gakkumdu yang di dalamnya ada kejaksaan dan kepolisian sudah dilakukan. Penyelidikan yang kita lakukan kan sifatnya tidak bisa memanggil paksa," kata Harmono.

"Kita sampai turun langsung ke Kalirejo untuk mendapati keterangan saksi-saksi. Kita kan harus menyelesaikan penyelidikan 14 hari (bersama Gakkumdu), dan tahapan itu sudah kita lakukan," tandasnya.

Sebanyak 10 saksi sudah dimintai keterangan.

Berdasarkan alat bukti penyelidikan, Gakkumdu berkesimpulan kasus ini tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Dengan begitu, laporan Perindo Lamteng untuk pasal 532 tidak memenuhi unsur.

Saat disinggung terkait perusakan dokumen negara, Harmono memberikan saran untuk pelapor.

"Kalau terkait (tuntutan perubahan) dokumen negara, supaya dibawa ke pengadilan umum saja. Karena itu kan sudah masuk ranah pidana umum dengan menunjuk langsung siapa yang dimaksud sudah mengubah dokumen negara," pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/Syamsir Alam)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved