Public Service

Sanksi Jual Pil PCC Tanpa Resep Dokter

Sanksi hukum apa yang bisa digunakan bagi apotek atau tenaga farmasi yang mudah dan bebas memperjualbelikan PCC

Sanksi Jual Pil PCC Tanpa Resep Dokter
net
ilustrasi 

Sanksi Jual Pil PCC Tanpa Resep Dokter

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - KEPADA Yth  Akademisi dan Praktisi Hukum. Sanksi hukum apa yang bisa digunakan bagi apotek atau tenaga farmasi yang mudah dan bebas memperjualbelikan PCC (Paracetamol, Carisoprodol, dan Cafein) tanpa resep dokter. .Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pengirim: +6281369888xxx

Langgar UU Kesehatan

Apotek atau tenaga farmasi pada dasarnya dilarang untuk memperjualbelikan pil PCC dengan mudah, karena pil jenis ini termasuk obat keras yang masuk dalam golongan "G" (Gevaarlijk yang berarti berbahaya).

Melawan Perampok karena Membela Diri

Oleh karenanya masyarakat harus mendapatkan obat ini melalui resep dokter terlebih dahulu untuk mengonsumsinya.

Karena pil PCC ini harus ada resep dokternya, maka apotek dan tenaga farmasi harus memperhatikan resep-resep dari dokter yang disampaikan konsumen kepada apotek atau tenaga farmasi tersebut, apakah resep itu benar atau tidak (legal atau palsu), karena saat ini pil PCC ini rentan disalahgunakan oleh oknum yang kecanduan obat terlarang.

Motor Cicilan Disita Leasing di Tengah Jalan, Apakah Dibenarkan?

Kalau ada apotek dan tenaga farmasi yang menjualbelikan pil jenis ini dengan mudah, maka siapapun dapat dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (1) dan (3) dan/atau Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pengembang Perumahan Ingkar Janji

Selain itu dapat dikenakan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Gindha Ansori Wayka SH MH
Akademisi dan Praktisi Hukum di Bandar Lampung

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved