Para Rektor dan Elemen Masyarakat Sepakat Perjuangkan DKI Lampung, Ketua MPR: Lampung Is The Best

Seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta beserta elemen masyarakat Lampung sepakat memperjuangkan Lampung sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Editor: Teguh Prasetyo
Tribunlampung.co.id/Deni
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menandatangani kajian dan deklarasi DKI Lampung di GSG Syariah lt 2 UIN Raden Intan Lampung, Kamis (25/7/2019). 

Dengan jarak yang dekat Lampung-Jakarta, merupakan nilai tambah sendiri.

“Jakarta ke Bandung, bisa empat jam. Tetapi ke Lampung melalui jalur udara hanya setengah jam,” ucapnya. Apalagi kata dia, ada dukungan gubernur se-Sumatera.

Dari kalangan politisi, Taufik Basari sebagai ketua DPW NasDem yang juga anggota DPR RI terpilih asal Lampung mengaku siap mewakafkan diri untuk memperjuangkan Lampung sebagai ibu kota.

“Saya memberikan dukungan penuh terhadap gerakan untuk menjadikan Lampung sebagai DKI, kita memenuhi persyaratan yang ada. Karena itu saya mewakafkan diri saya menjadi bagian perjuangan ini sesuai porsi tugas yang saya lakukan,” katanya.

Dalam memperjuangkan DKI Lampung, kata dia mereka sudah berbagi peran. Politisi berperan untuk berjuang melalui jalur politik.

“Tugas kita di bidang politik akan menghimpun kekuatan politik yang ada, mewujudkan ini yang sudah ada legitimasi akademik dari rektor-rektor tadi. Maka dukungan ini kita lakukan bersama-sama. NasDem Lampung menyatakan mendukung ini sampai tingkat nasional,” jelasnya.

BERITA FOTO - Zulkifli Hasan Tandatangani Kajian dan Deklarasi DKI Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Asisten bidang Ekonomi, Taufik Hidayat mengatakan, dari 9 kriteria yang disampaikan Bappenas, Lampung paling siap untuk jadi ibu kota.

Bahkan kelebihan Lampung dibandingkan dengan provinsi lainnya, semua tokoh masyarakat Lampung baik di daerah maupun pusat mendukung, termasuk gubernur se-Sumatra.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN juga sepakat Lampung sangat strategis menjadi ibu kota.

“Kalau lahan kan bisa menggunakan punya PT Perkebunan Nusantara, luas. Kan punya pemerintah juga. Material kita juga lokal banyak. Contohnya pembangunan jalan tol kan cepat. Kalaupun terhambat karena pembebasan lahan itu pun sedikit. Jadi itu harus diperhitungkan juga oleh pusat," bebernya.

"Jika kebutuhan anggarannya ratusan triliun, di Lampung hanya membutuhkan Rp 50 triliun saja, misalnya. Sisanya kan bisa dibuat kebijakan lain yang melekat kepada rakyat. Ini kan untuk rakyat juga, ” kata dia.

Untuk itu, kata Herman, tim relawan DKI Lampung harus membahas secara detail.

“Semuanya harus sepakat bersama, satu suara, termasuk parpol pegang peranan penting, sebab dibahas DPR,” ujar Herman.

VIDEO - Deklarasi DKI Lampung oleh Para Tokoh dan Seluruh Rektor Se-Lampung di UIN Raden Intan

Unjuk Rasa

Sementara di dalam ruangan berlangsung deklarasi, di luar gedung berlangsung unjuk rasa.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved