KPKAD Apresiasi Gubernur Tidak Jadi Ketua KONI Lampung

Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mengapresiasi sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi atas jabatan KONI Lampung.

KPKAD Apresiasi Gubernur Tidak Jadi Ketua KONI Lampung
Tribun Lampung/Deni Saputra
Ilustrasi - Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim disambut acara adat saat tiba di Bandara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan, Kamis, 13 Juni 2019. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mengapresiasi sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi atas jabatan KONI Lampung.

Seperti diketahui bahwa dalam Musprov KONI Lampung 2019, ada 1 (satu) nama calon yang mencuat yakni Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman dengan dukungan 63 Cabang Olahraga (Cabor).

Sementara Arinal Djunaidi sejak jauh hari telah menyatakan bahwa tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Provinsi Lampung dengan alasan taat asas dan taat hukum.

Gindha Ansori Wayka Koordinator Presidium KPKAD Lampung mengatakan sikap Arinal yang tidak menduduki jabatan sebagai Ketua KONI tersebut menjadi nilai yang sangat baik di tengah masyarakat dan menjadi contoh untuk diterapkan di Kabupaten Kota bahkan di Provinsi lain.

"Sikap Gubernur Lampung ini menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat Lampung dan banyak pihak yang mengapresiasi kesadaran Gubernur Lampung akan aturan ini," ungkapnya melalui rilis yang diterima Tribun, Rabu 7 Agustus 2019.

Lanjutnya, ada beberapa pertimbangan Gubernur Arinal Djunaidi tidak menjabat Ketua KONI Provinsi Lampung yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor : 27/PUU-V/2007 yang isinya menolak keseluruhan permohonan uji materi Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

"MK menilai pasal yang berisi tentang pelarangan pejabat struktural dan publik menjadi pengurus KONI, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, itu tidak bertentangan dengan konstiusi," sebutnya.

Disamping itu, lanjut Gindha, ada beberapa pertimbangan hukum lainnya yang membuat Gubernur enggan menjabat Ketua KONI Lampung yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012.

"Terakhir adalah Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No B-903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011," tuturnya.

"Apabila ketentuan di atas dilanggar, maka sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (2) PP nomor 16 Tahun 2007, sanksi sangat beragam, mulai dari peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, hingga penghentian penyaluran dana bantuan ke KONI," imbuhnya.

Gindha menambahkan pihaknya mendesak Gubernur Lampung untuk menerbitkan regulasi berupa larangan pejabat Publik dan Pejabat Struktural di Provinsi Lampung yang akan duduk di kepengurusan KONI di berbagai tingkatan.

Penulis: hanif mustafa
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved