Tribun Bandar Lampung

Menuju 10 Besar PON 2020, Pengurus KONI Lampung Diminta Segera Berbenah

pasca perhelatan Musprov 2019, KONI Lampung bukan hanya memikirkan soal kepengurusan saja.

Menuju 10 Besar PON 2020, Pengurus KONI Lampung Diminta Segera Berbenah
Istimewa
Gindha Ansori Wayka 

Menuju 10 Besar PON 2020, KONI Lampung Mesti Berbenah

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Koordinator Presidium KPKAD (Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah) Provinsi Lampung Gindha Ansori Wayka mengatakan, pasca perhelatan Musprov 2019, KONI Lampung bukan hanya memikirkan soal kepengurusan saja.

"Tetapi bagaimana upaya mewujudkan Provinsi Lampung untuk menduduki peringkat 10 besar PON 2020 di Papua. karena ini tanggungjawab dan beban berat dipundak Ketum KONI Lampung terpilih dan pengurus KONI Lampung yang perlu didukung oleh seluruh elemen dalam ikut menyukseskan Olahraga Lampung Berjaya," ungkap Gindha melalui rilis, Kamis 15 Agustus 2019.

Kata Gindha, untuk mewujudkan 10 besar ini, Ketum KONI Lampung terpilih harus segera membenahi mulai dari kepengurusan hingga kepada pembinaan atlet dan pelatih, sehingga target capaian dapat tercapai dengan pasti.

Targetkan 10 Besar PON XX Papua, KONI Lampung Rombak Kepengurusan. Simak Siapa Saja Wajah Barunya?

"Apalagi terlontarnya pernyataan Ketum KONI Lampung terpilih, bahwa jika Provinsi Lampung gagal dalam PON 2020 di Papua dengan tidak menduduki 10 besar, maka Ketum KONI Lampung terpilih akan mengundurkan diri, ini adalah sikap yang harus dicermati secara jeli," bebernnya.

Meski demikian, Gindha mengatakan pihaknya melihat kondisi antara kepengurusan KONI Lampung yang sebelum-sebelumnya dengan kepengurusan KONI Lampung periode 2019-2023 sudah banyak sekali perkembangan dan perubahannya.

Yusuf Barusman Jadi Nakhoda Baru KONI Lampung

"Nampak upaya meminimalisir pelanggaran hukum oleh Ketum KONI Lampung terpilih, semoga ke depan kondisi ini akan segera dapat diatasi jika ada tokoh atau sosok yang mumpuni untuk menjabat dijabatan keduanya, maka kepengurusan ini harus direstrukturisasi untuk tujuan penyempurnaan sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.

Penulis: hanif mustafa
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved