Tribun Bandar Lampung

Aksi Damai, Massa Ojek Online Dorong Pergub Transportasi Online

Sekitar 1.000 pengemudi ojek online (ojol) mendorong Pemprov Lampung khususnya gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Tribun Lampung/Kiki Adipratama
AKSI DAMAI OJOL - Para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gerakan Driver Online Roda 2 dan Roda 4 (Gedor) Lampung mengadakan aksi damai di kantor Pemprov Lampung, Kamis (29/8/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sekitar 1.000 pengemudi ojek online (ojol) mendorong Pemprov Lampung khususnya gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Transportasi Online. Ini untuk mengatur persaingan sehat di antara aplikator transportasi online di Lampung.

Dorongan itu terlontar dalam aksi damai para pengemudi ojol, Kamis (29/8/2019). Peserta aksi menamakan diri Gerakan Driver Online Roda 2 dan Roda 4 (Gedor) Lampung.

Mereka merupakan gabungan dari organisasi pengemudi ojol, yaitu Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online Lampung (Gaspool), DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Lampung, dan DPD PAS Lampung.

Dalam aksi damai, para pengemudi ojol konvoi menggunakan sekitar 1.000 unit sepeda motor dan 200 unit mobil. Rute aksi konvoi mulai dari Jalan Dr Harun II, Jalan Putri Balau, Kecamatan Kedamaian, menuju Jalan Pangeran Antasari, Jalan Wolter Manginsidi, berakhir di kantor Pemprov Lampung.

Salah satu Presidium Gedor Lampung Miftahul Huda menyatakan miris dengan beroperasinya aplikator transportasi online yang melanggar ketentuan pemerintah. Terutama terkait batas tarif bawah dan tarif per kilometer.

"Ini jelas sangat merugikan mitra (pengemudi ojol) karena menyebabkan persaingan tidak sehat di antara aplikator transportasi online," katanya saat berorasi.

Iif, sapaan akrabnya, mengungkap adanya aplikator transportasi online yang menerapkan tarif minimal Rp 3.000 untuk ojol motor. Tarif minimal itu belum dengan pemotongan 10 persen.

"Sementara aturan pemerintah, minimal Rp 7.000. Itu bersih setelah potongan," ujar ketua umum Gaspool ini.

Pihaknya berharap pemerintah tidak membiarkan aplikator transportasi online yang tidak mematuhi aturan pemerintah.

"Jika pemerintah membiarkan, maka akan menimbulkan keresahan di kalangan mitra ojol yang tarifnya sudah patuh pada aturan pemerintah," kata Iif.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung Bambang Soebogo berjanji menindaklanjuti tuntutan para peserta aksi yang tergabung dalam Gedor Lampung.

Bambang menyatakan akan membahas permintaan Gedor Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan.

"Nanti kami rapat dengan Dirjen (Perhubungan). Hasil rapat dengan dirjen itulah yang nantinya menjadi acuan untuk membuat pergub," ujarnya.

(Kiki Adipratama/Hanif Risa Mustafa)

Editor: yoso
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved