85 Anggota DPRD Provinsi Lampung Dilantik Hari Ini, Anggota Dewan Janji Siap Perangi Korupsi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 akan dilantik, Senin (2/9/2019) ini.

Sejak hari itu, para anggota dewan akan bertugas di lembaga legislasi mewakili masyarakat Lampung.

Mereka berjanji tidak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bahkan siap memeranginya.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Lampung terpilih dari PDIP, Eva Dwiana.

Menurutnya, menjadi anggota DPRD itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk menjadi wakil rakyat.

Karena itu, sudah semestinya, anggota DPRD berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi bahkan ikut memeranginya.

"Maka harus sadar, komitmen kerja di sini bukan cari uang, tapi menjadi wakil masyarakat," ujarnya, Minggu (1/9/2019).

Ia meneruskan, dengan mengucapkan sumpah janji jabatan maka dari dalam hati berkomitmen untuk menjalankan amanah masyarakat.

• Ramalan Zodiak atau Horoskop Senin 2 September 2019, Peringatan Asmara Bagi Gemini

Disinggung soal adanya pandangan di masyarakat bahwa anggota DPRD banyak yang korupsi, Eva memiliki pandangan lain.

"Kan itu orang tertentu. Ada orang orang yang baik, janggan dipukul rata. Makanya mengubah image bukan saya saja, harus sama-sama membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh masyarakat itu gak ada. Itu akan kami tunjukkan bahwa kami punya kinerja, kami punya motivasi, dan amanah dari masyarakat kami jalani," tandasnya.

Aprilliati, anggota DPRD Lampung terpilih lainnya mengaku, berkomitmen tidak akan korupsi.

Soal imej buruk yang masih menempel pada anggota DPRD, Apriliati mengatakan, ia tidak bisa menyalahkan masyarakat.

"Tapi juga juga gak bisa digeneralisir ya. Karena mungkin ada bagian tertentu yang memanfaatkan jabatan, untuk itu perlu dibantah dengan kerja yang nyata," bebernya.

Wahrul Fauzi Silalahi, anggota DPRD Lampung terpilih dari Partai Nasdem juga berkomitmen untuk perang terhadap korupsi.

Ia mengaku akan membuktikannya dengan melakukan kerja nyata.

"Karena itu, penting membangun kebersamaan dengan semua pihak. Sehingga semua bersih dan berjalan sesuai peraturan," kata dia.

• Prabowo Komentari Tingkah Polisi Loncat ke Motor Pelanggar Sambil Bawa Surat Tilang

Harus Komit

Hal tak jauh berbeda diungkapkan, Budiman As, anggota DPRD Lampung terpilih dari Partai Demokrat.

Ia mengatakan, berkomitmen untuk memerangi korupsi.

Bahkan bukan hanya anggota dewan, tapi juga pihak eksekutif harus juga menyatakan perang terhadap korupsi.

“Semua, kami anggota dewan yang terpilih ini tentu punya komitmen untuk perang terhadap korupsi. Dan masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja dewan pun eksekutif," kata Budiman As, Minggu (1/9).

Mantan ketua DPRD Bandar Lampung ini berharap, kedepan pencegahaan korupsi juga dilakukan lembaga antirasuah dengan banyak memberikan pelatihan ataupun kegiatan kepada anggota DPRD.

Karena banyak hal yang perlu diketahui tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kita berharap bahwa peristiwa tragis yang menimpa pejabat eksekutif dan legislatif tidak terjadi lagi karena ketidaktahuan dalam mengenali tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu dilakukan pembekalan secara komprehensif bagaimana cara menghindari korupsi," harapnya.

Komitmen serupa diungkapkan anggota DPRD Lampung terpilih lainnya, Ismet Roni, dari Partai Golkar.

Ia mengaku, sangat mendukung jika lembaga legislatif Lampung harus bersih dari praktik KKN. Caranya, dengan komitmen semua pihak untuk diak melakukan perbuatan tercela itu.

“Intinya dari komitmen kita masing-masing, pada prinsipnya pasti semua anggota DPRD yang baru ini punya visi misi sama untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dan menolak praktik korupsi. Caranya dengan komitmen kita masing-masing,” imbuhnya.

Menurutnya, pihak KPK telah beberapa kali turun ke Lampung. Hal tersebut dalam upaya mencegah KKN.

"Praktik korupsi bukan saja pada penindakannya, tapi juga perlu upaya yang massif pada pencegahan. Kalau memang ada anggota dewan yang terlibat korupsi nantinya, maka harus diproses. Karena tidak ada yang kebal hukum,” pungkasnya.

• Mendiang Ani Yudhoyono Datangi Menantu Lewat Mimpi, Sampaikan Pesan Ini

Pelantikan

Pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Lampung akan berlangsung di ruang rapat utama paripurna DPRD Lampung.

Sebelum anggota DPRD terpilih melaksanakan pengucapan sumpah atau janji, anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019 melaksanakan rapat pemberhentian.

Setelah itu anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 meninggalkan lokasi, dan 85 anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih dipanggil satu persatu sesuai dengan surat keputusan menteri dalam negeri 161.18/3824 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD 2019- 2024.

Kemudian dilakukan pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Ridwan Mansyur.

Pada kesempatan ini wakil ketua PT Ridwan Mansyur juga akan melakukan penyematan lencana.

Kasubag Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Edi Nefu Irianto menyebutkan, nantinya tidak ada arak-arakan sebelum atau sesudah pelantikan.

Lanjutnya, para anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan dilantik akan menggunakan pakaian PSL lengkap dengan peci. "Itu untuk yang pria, sementara wanita menggunakan kebaya nasional," sebutnya.

Terkait penyematan pin, Kabag Umum Alma Rostow Guna menuturkan, jika anggota DPRD terpilih tidak langsung pake pin emas. "Besok (hari ini) juga ada penyematan pin, cuma itu perak disepuh emas. Penyematan hanya simbolis," sebutnya.

Untuk anggota DPRD yang berhalangan hadir maka akan dilakukan pelantikan ulang.

Meski begitu, Plt Sekwa DPRD Lampung Tina Melinda memastikan semua anggota DPRD terpilih akan hadir.

Terkait pimpinan sementara dalam parnipurna besok, yakni Mingrum Gumay sebagai ketua sementara dari PDIP dan Patimura sebagai wakil ketua sementara dari Gerindra.

• Kalahkan Syahrini dan Nagita Slavina, Tarif Endorse Artis Cantik Ini Paling Mahal

Harus Buktikan

Roby Cahyadi, Akademisi Unila mengatakan, menjadi angota DPRD harus benar-benar komitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Bagaimana membuktikan? Yakni dengan pembuktian terbalik dari harta benda.

Yakni anggota DPRD wajib melapor harta kekayaannya (LHKPN) sebelum ia menjabat dan kemudian membandingkannya setelah menjabat, setelah itu melapornya setahun sekali.

Kedua, anggota DPRD harus bisa membuktikan tidak terlibat pada proyek-proyek.

Selanjutnya, bertugas sesuai tupoksi dan kewajibannya.

Selain itu, setiap anggota DPRD tentu saja memiliki janji terhadap konstituennya. Karena itu, janji tersebut harus ditunaikan.

Jangan hanya janji-janji di bibir saja. Giliran sudah menjadi anggota DPRD, lupa dengan janjinya.

Fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran, serta melakukan pengawasan. Fungsi ini harus benar-benar dijalankan, sehingga tidak ada korupsi.

Terakhir, selama ini ada pandangan negatif di masyarakat terkait anggota dewan. Sebab, banyak anggota DPRD yang tersandung kasus korupsi. Bukan hanya di Lampung, tapi seluruh Indonesia.

Karena itu, penting bagi anggota dewan terpilih ini untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat dan buktikan pula dengan rutin melaporkan harta kekayaannya.

Sehingga, masyarkat benar-benar yakin bahwa anggota dewan itu tidak melakukan korupsi.

(tribunlampung.co.id/hanif mustafa/romi rinando)