Fadli Zon : Dengar Kabar Kapolri dan Panglima Akan Berkantor di Papua, Kalau Bisa Presiden
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, ada yang salah dengan strategi pendekatan Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat Papua. Buktinya, meskipun Jok
Penulis: Romi Rinando | Editor: Teguh Prasetyo
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, ada yang salah dengan strategi pendekatan Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat Papua.
Buktinya, meskipun Jokowi sudah melakukan pembangunan besar-besaran di sana, rakyat Papua masih tidak puas.
Pernyataan Fadli ini merespons kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua beberapa waktu belakangan.
"Ada yang salah dong dari strategi pendekatan kita terhadap Papua. Jadi ada pembangunan di sana, pembangunan infrastruktur, bahkan presiden pakai (motor) trail di sana, tetapi kok rakyat Papua enggak mau dengarkan presiden? Berarti ada yang salah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Supaya kerusuhan tidak berlarut-larut, Fadli meminta Jokowi segera mendatangi Papua. Fadli bahkan menyarankan Jokowi untuk berkantor sementara di Papua, supaya tensi kerusuhan mereda. "Saya minta Pak Jokowi segeralah datang ke sana, berkantor juga di sana," kata dia.
Fadli mendengar kabar bahwa Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal berkantor selama sepekan di Papua. Menurut dia, gestur semacam itu sangat baik untuk menyikapi kondisi Papua saat ini. "Kalau bisa presiden," kata Fadli.
Pemerintah terus berupaya menstabilkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Upaya itu dilakukan setelah tensi di Bumi Cenderawasih sempat memanas setelah insiden rasisme serta diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kerusuhan terjadi di sejumlah kota, antara lain Manokwari, Fakfak, Sorong, Timika, dan Jayapura.
• Satu Prajurit Meninggal, Polisi Sebut 4 Personelnya dan 2 TNI Jadi Korban Ricuh di Deiyai Papua
• Kena Panah, Anggota TNI AD Gugur di Deiyai Papua
Menkominfo Ungkap Ada IP Address Negara Eropa yang Sebar Hoaks soal Papua
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan ada IP Address dari salah satu negara Eropa yang menyebar hoaks soal kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Namun ia enggan menyebutkan nama negaranya.
"Banyakan dari (IP Address) dalam negeri. Tapi banyak ada 20 dari (IP Address luar negeri). Saya katakan bukan dari warga negara tersebut tapi dari negara tersebut mentionnya kan bisa ditracking. Dari salah satu negara di Eropa," ujar Rudiantara di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Ia menambahkan, hoaks dari IP Address dalam negeri biasanya berupa pesan yang disebar melalui layanan pesan singkat (SMS).
Sedangkan hoaks disebar melalui IP Address luar negeri biasanya disebar melalui media sosial Twitter.
• Jayapura Papua Mencekam, Warga Mengungsi ke Instalasi Militer
Hingga kemarin, Kemenkominfo menemukan 555.000 URL yang digunakan untuk menyebar hoaks soal Papua. Temuan itu telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara.
Rudiantara mengatakan, hoaks yang paling sulit ditangani ialah yang berisi adu domba dan hasutan. Hoaks tersebut dengan cepat bisa memunculkan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
