Video Tribun Lampung

VIDEO 20 PNS di Lampung Utara Mutasi Keluar

Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara mencatat, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mutasi keluar, hingga awal September mencapai 20 orang.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara mencatat, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mutasi keluar, hingga awal September mencapai 20 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Lampura Abdurrahman, diwakili Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi Pegawai Hendri Dunan, mengatakan, rata-rata PNS yang mutasi keluar Lampura tersebut sebagai pelaksana di SKPD.

"Syarat mutasi keluar daerah selain ada persetujuan dari instansi asal, juga harus ada persetujuan kepala daerah yang dituju,” kata Hendri Dunan kepada Tribunlampung.co.id di ruang kerjanya, Kamis 12 September 2019.

Menurut Hendri, alasan PNS yang mutasi tersebut, rata-rata karena mengikuti suami atau istri.

Sedangkan untuk pegawai yang mutasi masuk ke Pemkab Lampung Utara, lanjut Hendri, berjumlah 11 orang.

Jumlah PNS yang mutasi tersebut, baik masuk maupun keluar Pemkab Lampura, terus Hendri, lebih sedikit dibandingkan Tahun 2018.

Tahun lalu, imbuh Hendri, jumlah PNS yang mutasi keluar hingga Desember 2018 mencapai 45 orang, sedangkan untuk PNS yang masuk ke Pemkab Lampura mencapai 24 orang.

Mutasi PNS tersebut, lanjut Hendri merujuk aturan baru dari Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi pada 4 April lalu.

Aturan tersebut, tambah Hendri, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada 4 April 2019.

"Dalam peraturan ini disebutkan, intansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek, kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi (talent pool), perpindahan dan pengembangan karier, penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi, dan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan," papar Hendri.

Dunan menambahkan, peraturan tersebut juga menegaskan, mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

"Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud, menurut peraturan itu, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri," jelas Hendri.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)

Videografer Tribunlampung.co.id/Wahyu Iskandar

Penulis: Wahyu Iskandar
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved