Pengurus Granat Pringsewu Resmi Dilantik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Ketua Umum DPP GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Dr. H. KRH. Henry Yosodiningrat,SH.,MH mendapat kehormatan melantik Pengurus DPC GRANAT Kabupaten Pringsewu Periode Tahun 2019 - 2024 dibawah kepemimpinan Rizky Raya Saputra, SH, MH, CLA, Jumat (25/10/2019).

Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Pemda Kabupaten setempat tersebut, disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu DR.H.Fauzi beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pringsewu.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRANAT Brigjen Pol (P) Drs.H.Ashar Suryobroto, M.Si, Ketua DPP GRANAT Brigjen Pol (P) Drs. Djoko Satryo, M.Si beserta jajaran. 

Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung H.Tony Eka Candra dan Sekretaris Yanuar Irawan,SE.,MM, beserta jajaran, Para Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Granat se-Provinsi Lampung, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya, Ketua DPD Granat Provinsi Lampung H.Tony Eka Candra mengatakan dengan dilantiknya pengurus baru berdasarkan SK nomor : SKEP.011/DPD-GRNT/LPG/X/2019, DPC GRANAT Pringsewu harus dapat bekerja dengan baik dan mampu membantu serta mendukung tugas-tugas Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) khususnya di Kabupaten Pringsewu.

Guna terwujudnya masyarakat yang aman, maju, adil makmur sejahtera, mandiri, bermartabat dan bebas narkoba, dengan terus memupuk, menjaga dan menjalin persatuan dan kesatuan, kebhinekaan, cinta damai, dengan semangat gotong royong.

"Jajaran Dewan Pimpinan Cabang GRANAT Kabupaten Pringsewu yang baru saja dilantik wajib hukumnya bersinergi dengan unsur Pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum yang ada, dalam rangka menyelamatkan anak Bangsa dari bahaya Narkotika, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat Desa, dalam upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Pringsewu," ujar Tony.

Kemudian ia juga menjelaskan bahwa Pengurus Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) merupakan organisasi yang mandiri dan independent serta concern terhadap penanggulangan narkotika, berisikan orang-orang yang memiliki latar belakang dan asal-usul yang beragam, baik suku, agama, aktivitas, profesi hingga latar belakang politiknya.

Sehingga GRANAT dikenal sangat kental semangat keberagaman, kebersamaan dan kekeluargaannya, ketika berada di rumah besar GRANAT asal usul dan latar belakang anggota harus dilepaskan, oleh sebab itu sekali lagi saya tegaskan, GRANAT wajib mendukung tugas Pemerintah dan aparat penegak hukum, dengan keberagaman didalamnya tersebut, membuat GRANAT tidak kemana-mana, tetapi ada dimana-mana.

Segera bentuk dan konsolidasi pengurus ditingkat kecamatan dan satgas anti narkotika hingga di tingkat desa, dalam upaya cegah dini dan mempersempit ruang gerak peredaran narkotika," pesan Tony.

Sementara, Ketua Umum DPP GRANAT Dr. H. KRH.Henry Yosodiningrat,SH.,MH dalam sambutannya menuturkan, sejarah berdirinya GRANAT di Indonesia yang lahir pada 28 Oktober 1999, dimulai dari rasa keperihatinan sebagai warga negara Indonesia, ia mengungkapkan pada tahun tersebut sekitar 20 orang mati sia-sia setiap harinya akibat narkotika, kemudian sekitar 3 juta jiwa adalah para pecandu narkotika.

"Melihat fenomena tersebut, saya bersama para pendiri, membentuk sebuah gerakan moral pada tanggal 28 oktober 1999, kemudian saya berkomunikasi dengan seorang tokoh Lampung, yaitu Bapak H.Tony Eka Candra untuk membentuk GRANAT di Provinsi Lampung,"

"Jadi DPD GRANAT Pertama kali yang dibentuk se-Indonesia ini adalah DPD GRANAT Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Bapak H.Tony Eka Candra. Hingga sekarang Pengurus GRANAT sudah terbentuk dan tersebar diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dan Desa seluruh Indonesia, dan GRANAT adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang terdaftar di PBB dan di dunia Internasional," ujar Henry Yoso.

Tidak hanya itu, advokat terkenal ini juga mengaku perihatin, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk pasar besar peredaran dan perdagangan narkotika di dunia.

"Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, karena tidak ada satu desa di negeri ini yang bersih dari penyalahgunaan narkoba,"