Jokowi Minta Langsung Yusril Ihza Mahendra Isi Jabatan Setara Menteri? Sekjen PBB: Ada Bisik-bisik

Presiden Jokowi Minta Langsung Yusril Ihza Mahendra Isi Jabatan Setara Menteri? Sekjen PBB: Ada Bisik-bisik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan besar akan memberikan jatah posisi ini kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.

Posisi yang akan diberikan oleh Jokowi tersebut adalah jabatan yang setingkat dengan menteri.

Lalu, apakah Jokowi sudah meminta langsung kepada Yusril Ihza Mahendra untuk mengisi posisi tersebut?

Sekjen PBB Ferry Noor menyebutkan sudah ada slentingan tentang presiden yang akan menempatkan Yusril Ihza Mahendra pada posisi tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra siap jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya pada jabatan ini.

Posisi yang mungkin saja ditawarkan oleh Jokowi ke Yusril Ihza Mahendra adalah jabatan setingkat kementerian.

Kementerian badan tersebut baru saja disahkan oleh Jokowi dan DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menunjuk para menteri dan wakil menteri untuk membantunya dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dalam kabinet Jokowi Jilid II tersebut, tak ada nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Padahal, Yusril Ihza Mahendra terbilang telah 'bekerja keras' untuk Jokowi, salah satunya adalah dengan memenangkan sengketa gugatan Pilpres 2019.

• Jokowi Akan Tawarkan Jabatan Ini ke Yusril Ihza Mahendra, Sekjen PBB: Tugas Ini Berat Sebenarnya

• Yusril Ihza Mahendra Tak Dapat Jatah Menteri atau Wamen, Padahal Sudah Berkeringat Lakukan Ini

Namun demikian, besar kemungkinan Jokowi akan memberikan jabatan ini kepada Yusril Ihza Mahendra.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Noor menyatakan, adanya kemungkinan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, memimpin pusat legislasi nasional.

Pusat legislasi nasional merupakan badan setingkat kementerian yang pembentukannya diusulkan Presiden Joko Widodo.

"Ini ada satu kementerian badan yang baru disahkan oleh Presiden dan DPR."

"Badan kementerian legislasi nasional atau apa gitu ya."