Mantan Staf Ahok: Gubernur Anies Agak Lengah, Jadi Kebobolan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gubernur DKI Anies Baswedan dianggap kebobolan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu, Anies lengah dalam mengawasi aparaturnya saat memasukkan komponen anggaran di dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Penyusunan APBD DKI 2020 mendapat sorotan masyarakat luas menyusul terungkapnya pengalokasian anggaran pembelian lem merek Aica Aibon yang mencapai Rp 82 miliar oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang mengungkapkan persoalan anggaran itu juga menemukan kejanggalan lain.

Di antaranya, menemukan anggaran pengadaan ballpoint di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, yang mencapai Rp 124 miliar.

Juga pembelian beberapa unit server dan storage oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang dianggarkan senilai Rp 66 miliar.

Menurut Ima, hal seperti itu tidak terjadi di era Gubernur Ahok.

Komponen riil sudah dimasukkan ke dalam dokumen KUA-PPAS, sehingga pembahasan anggaran antara eksekutif dengan legislatif berjalan lancar.

• Heboh Anggaran Lem Aibon dan Pulpen di Pemprov DKI, Asal Susun hingga Anies Salahkan Sistem

Berbeda dengan di era Gubernur Anies sekarang ini. Komponen riil yang diisi oleh aparatur dilakukan dengan acak sehingga ditemukan kegiatan yang dianggap janggal ketika pembahasan KUA-PPAS.

“Kemarin kami juga kritisi, sekarang kan lagi pengurangan anggaran nih, jadi semua dipotong-potong. Cuma yang dikurangi sama mereka (eksekutif) beberapa ada hal penting,” ujar Ima.

Ima meminta kepada Anies agar tidak menyalahan sistem e-budgeting yang dibuat oleh Gubernur Ahok.

Justru dengan sistem e-budgeting itulah, kasus mark up atau penggelembungan anggaran bisa ditemukan.

“Dulu di zaman bapak juga masih ada kok yang menggelembung-gelembungin kayak kasus UPS. Justru dengan sistem e-budgeting, kayak lem aibon ini kan bisa kelihatan jelas,” katanya.

Ima menambahkan, di era Ahok dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 telah diunggah ke dalam website resmi pada 2016 lalu.