Tribun Pesisir Barat

Koordinasi Kepala OPT Pesisir Barat dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019

Kegiatan Koordinasi Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pesibar digelar Senin, (18/11/2019).

Istimewa
Kegiatan Koordinasi Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pesibar digelar Senin, (18/11/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID PESISIR BARAT - Kegiatan Koordinasi Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan di ruang OR Cukuh Tangkil Sekretariat Daerah pada hari Senin, (18/11/2019).

Turut hadir Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Hi.Agus Istiqlal,SH.,MH, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Toni Fisher sebagai narasumber serta fasilitator KLA dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, perwakilan dari Bank Lampung, BRI, BNI, unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat.

Tim Gugus Tugas dibentuk pada tahun 2017 lalu, beranggota 30 wakil Dinas / Lembaga terkait untuk wujudkam Kabupaten Layak Anak (KLA)
Tim Gugus Tugas dibentuk pada tahun 2017 lalu, beranggota 30 wakil Dinas / Lembaga terkait untuk wujudkam Kabupaten Layak Anak (KLA) (Istimewa)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nur Kemala,S.Pd.,MM menyampaikan dalam laporannya bahwa pentingnya membangun anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan.

Anak adalah generasi masa depan bangsa yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi dimasa depan, yang dimulai dari anak usia dini.

Indonesia berkomitmen mendukung gerakan dunia untuk menciptakan “world fit for children” (dunia yang layak bagi anak) melalui pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA), yang dilakukan diera otonomi daerah.

Kabupaten / Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Bupati Pesisir Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada saat ini KLA itu sendiri telah dilakukan di 349 Kabupaten / Kota, termasuk didalamnya Kabupaten Pesisir Barat. Indonesia Layak Anak atau idola diharapkan akan terwujud pada tahun 2030 mendatang.

Selanjutnya disampaikan juga pengembangan KLA ditanah air dilakukan dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang - undangan terkait anak, serta berbagai komitmen Internasional.

"Implementasinya mengacu pada indikator KLA yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya dan perlindungan khusus." Ungkapnya.

Disampaikan juga pada kesempatan itu Bupati Pesisir Barat, poin terpenting dari proses pengembangan KLA yaitu koordinasi diantara para stakeholder terkait pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Bupati Pesisir Barat sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholders di Kabupaten Pesisir Barat dapat terus ditingkatkan melalui mekanisme Gugus Tugas yang telah dibentuk pada tahun 2017 yang lalu, yang anggotanya terdiri dari 30 wakil Dinas / Lembaga terkait dan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi ditingkat kabupaten,

Pada akhir sambutannya Bupati Pesisir Barat menekankan akan pentingnya Kabupaten Pesisir Barat untuk menjadi kabupaten Layak Anak (KLA), karena semua indikator KLA adalah turut mendukung nawacita, kabupaten sehat, kabupaten aman bencana, kabupaten peduli ham, kabupaten inklusi, kabupaten peduli lingkungan (adipura), smart city, sdgs (sustainable development goals) dan lain-lain.

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved