Mata Najwa Rabu Malam Bahas Ada China di Natuna, Najwa Shihab Sindir Menhan Prabowo

Saat itu, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga berjanji akan bersikap tegas jika ada kapal asing masuk perairan Indonesia

Penulis: taryono | Editor: taryono
Najwa Shihab 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mata Najwa Rabu 8 Januari 2020 di Trans 7 pukul 20.00 WIB akan membahas tema Ada China di Natuna.

Demikian host Najwa Shihab mengabarkan via akun media sosialnya, Rabu 8 Januari 2020.

Bahkan, Najwa Shihab mengungkit janji Menhan Prabowo saat debat capres sebelumnya.

Saat itu, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga berjanji akan bersikap tegas jika ada kapal asing masuk perairan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal Vietnam yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal Vietnam tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Buntut Sikap Cool Menhan Prabowo, PKS dan Gerindra Saling Kritik

Sindir Prabowo, Susi Pudjiastuti: Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan

Militer China Disebut Sedang Ngetes Menhan Prabowo

Menhan Prabowo Bilang Santai soal Kasus China di Natuna, Susi Pudjiastuti Angkat Bicara

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucap Prabowo.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Indonesia juga telah menangkap kapal nelayan berbendera China yang dituduh mencuri ikan di dekat kepulauan Natuna.

Kapal patroli China tampak mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut.

Akan tetapi, otoritas China selalu berkeras bahwa kapal-kapal nelayan mereka beroperasi secara sah di wilayah mereka.

Respons lembek Menhan Prabowo pun disorot PKS.

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menyayangkan sikap Menteri Pertahanan ( Menhan) Prabowo Subianto yang dinilai tidak tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.

Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Kholid pun meminta pemerintah harus bersikap keras dan tidak boleh lembek terhadap China yang mengklaim sepihak perairan Natuna.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang sebelumnya mengatakan, China mempunyai hak historis di Laut China Selatan.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek, meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.

Di sisi lain, PKS mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang memprotes keras sikap China yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.

Kholid mengapresiasi respon tegas Menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia sudah jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan.

Ia mengatakan, Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum Internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," katanya.

Akan tetapi, otoritas China selalu berkeras bahwa kapal-kapal nelayan mereka beroperasi secara sah di wilayah mereka. ( Tribunlampung.co.id)

Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved