Polri hingga KPK Angkat Bicara soal Dugaan Korupsi Fantastis di Asabri yang Diungkap Mahfud MD
PT Asabri itu punyanya orang-orang kecil prajurit, polisi, tentara yang pensiun dan pangkatnya kecil. Kan banyak yang tidak punya rumah
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendengar desas-desus korupsi lagi.
Desas-desus tersebut datang dari perusahaan asuransi berpelat merah alias BUMN.
Ia mengatakan hal tersebut kepada awak media di Kemenko Polhukam.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020), yang dilansir melalui Youtube Kompas TV.
Mantan Ketua MK itu juga mengatakan dalam PT Asabri sebelumnya sudah ada tindak korupsi.
Yakni pada saat dirinya masih menjadi Menteri Pertahanan di era Gus Dur.
Namun pihaknya mengatakan temuan itu langsung diproses secara hukum.
• Viral Driver Ojol Tak Boleh Masuk Restoran untuk Ambil Pesanan, Netizen Ramai-ramai Lakukan Ini
• Lina Jatuh Tengkurap, Polisi Beber Detik-detik Kematian Lina Mantan Istri Sule
"Dulu waktu saya jadi Menhan ada kasusnya tetapi sudah diadili, sudah dihukum orangnya," tutur Mahfud.
Mahfud juga menceritakan sejarah dari PT Asabri.
Akunya, PT Asabri dibentuk sebagai wadah asuransi sosial dan pensiunan dari prajurit RI.
"PT Asabri itu punyanya orang-orang kecil prajurit, polisi, tentara yang pensiun dan pangkatnya kecil."
"Kan banyak yang tidak punya rumah, tidak bisa keluar lalu kita membentuk yayasan Asabri, negara yang mengurus itu," tuturnya.
Sementara itu, atas dugaan tindak korupsi lagi, Mahfud MD akan mengundang para menteri terkait untuk membahasnya.
"Sekarang muncul lagi dalam jumlah yang besar, karena itu milik negara dan dalam jangka waktu tidak lama saya akan mengundang ibu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan pak Erick Thohir sebagai menteri BUMN karena itu termasuk BUMN," tegas Mahfud.
Di lain hal, Erick Thohir belum mau berkomentar terkait isu korupsi yang nilainya fantastis itu.
“Saya belum siap bicara soal Asabri karena belum tahu,” ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Erick menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum mengeluarkan hasil audit terkait Asabri.
Atas dasar itu, dia belum bisa banyak berkomentar mengenai masalah yang membelit Asabri.
“BPK sudah keluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau Asabri belum ada,” kata Erick, yang dilansir melalui Kompas.com.
Sementara itu pihak PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( Asabri) juga memberikan jawabannya.
Melansir melalui Kontan.id, pihak Asabri belum mau berkomentar terkait masalah tersebut.
Sekretaris Perusahaan Asabri Meirizal C menyatakan, pihaknya akan memberikan penjelasan soal investasi saham Asabri setelah mengkonfirmasi kepada pihak terkait.
“Saya harus cari tahu siapa yang pas buat menjawab. Jadi tidak bisa [dijawab] hari ini, begitu ada perkembangan nanti saya kontak,” kata Meirizal, Jumat (10/1/2020).
Sebagai informasi, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.
Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen.
Misalnya, harga saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di 2019 lalu ke level Rp 326.
Tanggapan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait dugaan korupsi di Asabri yang disebut Mahfud MD mencapai Rp 10 triliun.
Meski demikian, KPK mengaku belum menerima informasi terkait dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
"Kami belum punya info tentang ini," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, dilansir Kompas.com , Jumat (10/1/2020).
Sebelumnya, isu tindak korupsi di PT Asabri ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Mahfud MD menyebut, kasus korupsi di PT Asabri diprediksi mencapai di atas Rp 10 triliun.
Nilai korupsi Asabri tersebut sangat fantastis, tak kalah dengan kasus gagal bayar Jiwasraya.
Atas hal tersebut, Nawawi menanggapi akan mencari tahu informasi lebih lanjut tentang kasus ini.
"Tapi karena pernyataan ini muncul dari sosok Menko Polhukam, tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mengumpulkan data tentang ini," kata Nawawi.
Nawawi mengatakan pihaknya akan mencari tahu informasi melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan sumber-sumber yang lainnya.
Wakil Ketua KPK tersebut akan melakukan tindak penyelidikan apabila pengumpulan data yang dilakukan KPK lengkap.
"Kalau memang ketemu tentu saja akan ditindaklanjuti dngan penyelidikan. Namanya juga Komisi 'Pemberantasan' Korupsi, lucu kan kalau cuman dikumpulin datanya terus dipendam," ujar Nawawi.
Tanggapan Polri
Masih dalam Kompas.com, sementara itu, Polri mengaku belum mengetahui lebih lanjut instansi mana yang akan menangani kasus Asabri tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan masih belum tahu penanganan Asabri akan jatuh di pihak mana.
"Nanti kita lihat apakah Polri, apakah Kejaksaan atau KPK yang menyidik. Tunggu saja," kata Argo.
Argo Yuwono meminta masyarakat agar dapat menunggu untuk informasi hal ini lebih lanjut.
Tanggapan Menteri BUMN, Erick Tohir
Hal yang sama diungkap Menteri BUMN, Erick Tohir.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Akhdi Martin Pratama, Kontan.id/Ferrika Sari)
