Jumlah Harta Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Capai Miliaran Rupiah, Berasal dari Setoran Anggota
Polisi mengungkap jumlah harta raja dan ratu Keraton Agung Sejagat yang mencapai miliaran rupiah.
lihat foto
Iskandar mengatakan, pihaknya telah memeriksa 17 orang terkait munculnya Keraton Agung Sejagat.
Menurutnya, dari hasil penyidikan saat ini, anggota Keraton Agung Sejagat harus membayar Rp 3 juta sampai Rp 30 juta untuk menjadi bagian dari keraton.
Iskandar mengungkapkan, anggota Keraton Agung Sejagat dijanjikan jabatan tinggi.
Hal itu sesuai biaya yang disetorkan kepada sang raja dan ratu.
"Apabila nominal tiket masuknya semakin besar atau tinggi, maka anggota tersebut akan diberikan jabatan yang tinggi dalam KAS," ujar Iskandar, dikutip dari Tribunjateng.com (grup Tribunlampung.co.id), Rabu (15/1/2020).
Iskandar melanjutkan, dari hasil pemeriksaan polisi, ada 400 orang lebih yang mendaftar ke Keraton Agung Sejagat sejak dideklarasikan pada 12 Januari 2020 lalu.
Sebelumnya, polisi menangkap pemimpin Keraton Agung Sejagat, Toto Santosa Hadiningrat dan Fanni Aminadia alias Dyah Gitarja, Selasa (14/1/2020) pukul 17.00 WIB.
Keduanya ditangkap di lokasi Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.
Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Budi Haryanto.
Selanjutnya, Toto Santosa Hadiningrat dan Fanni Aminadia dibawa ke Polres Purworejo.
"Kita bawa ke Polres Purworejo untuk dimintai keterangannya," kata Budi Haryanto, dikutip dari TribunJateng.com, Rabu (15/1/2020).
Adapun, barang bukti yang diamankan polisi berupa berkas atau surat-surat palsu yang dicetak sendiri oleh pelaku untuk merekrut anggota Keraton Agung Sejagat.
Raja dan permaisuri Keraton Agung Sejagat, diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 14 UU No 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong berakibat membuat onar di kalangan rakyat dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Budi menambahkan, atas penangkapan tersebut, masyarakat diminta untuk tetap tenang.
"Kita sangkakan kepada pelaku dengan pasal 14 UU No.1 tahun 1946 dan penipuan pasal 378 KUHP. Namun saat ini masih dalam pemeriksaan intensif. Masyarakat dimohon tetap tenang," jelas Budi.
