Gubernur Jenderal Sunda Empire Ancam Akan Menutup Negara Indonesia, Wakapolres Buka Suara
"Mereka wajib mendaftar ulang kembali, dan melaporkan pertanggungjawabannya, dan membayar pajak-pajaknya juga," pungkas Renny.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wanita yang mengaku sebagai Gubernur Jenderal Pasifik di Sunda Empire, Renny Khairani melontarkan ancaman serius kepada Negara-negara yang tidak mau mendaftar ulang di Kekaisaran Sunda Empire.
Termasuk, Indonesia dan Presidennya Jokowi harus mendaftar ulang.
Jika ancaman tersebut tak diindahkan, Sunda Empire akan menyetop bantuan kepada negara-negara yang lalai itu.
Seperti apa ancaman tersebut?
• Terungkap Sosok Nasri Banks Jenderal Bintang 5 di Sunda Empire, Belum Bayar Kontrakan
• Ayam Jago Lukai Pemiliknya hingga Tewas, Darah Korban Tak Berhenti Mengucur
• Anggota DPR Gerebek Hotel di Padang, Wanita Tanpa Busana Lari: Tunggu Aku Pakai Baju Dulu
Tak cuma di Jawa Barat, Sunda Empire rupanya diklaim telah menyebar hingga ke Aceh.
Keberadaan Sunda Empire yang sebelumnya menyebar di wilayah Jawa Barat, kini juga sampai di Lhokseumawe, Aceh.
Di Aceh, Sunda Empire disebut-sebut sebagai Kekaisaran Matahari yang memiliki kekuasaan seluas bumi.
Bahkan, ada jabatan Gubernur Jenderal Teritori Pasifik, yang dipegang oleh Renny Khairani.
Kabar tersebut mulanya diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial.
Video tersebut memperlihatkan sejumlah anggota Sunda Empire tengah melakukan kegiatan di sebuah ruangan.
Melansir tayangan YouTube tvOneNews yang dipublikasikan (24/1/2020), dalam kegiatan tersebut hadir Renny Khairani yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pasifik di Sunda Empire.
Dalam tayangan tersebut, Renny menyampaikan bahwa seluruh negara di dunia harus segera mendaftar ulang ke Sunda Empire.
Tak segan-segan Renny mengatakan akan menutup seluruh akses bantuan apabila ada negara yang kedapatan tidak melakukan registrasi ulang, termasuk Indonesia.
Bahkan kelompok Sunda Empire ini memberikan ultimatum pada negara di dunia, akan memberi sanksi berupa sanksi ekonomi jika negara tersebut tidak melakukan daftar ulang.
"Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup,"