Wali Kota Kaget Oknum Satpol PP Lakukan Pungli ke Pedagang Rp 50 Ribu per Orang: Sadarlah!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN kaget mendengar keluhan warga.

Keluhan tersebut berisi dugaan oknum Satpol PP lakukan pungutan liar (Pungli).

Hal itu disampaikan warga, saat Herman HN meresmikan gedung Kelurahan Surabaya, Senin (3/2/2020).

Pedagang di Jalan Teuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung, mengeluhkan Pungli diduga dilakukan oknum Satpol PP Bandar Lampung.

• Ketemu Wali Kota saat Banjir, Pedagang Gorengan Mengadu Rutin Dipungli Oknum Satpol PP

• Warga Kedaton Ngadu ke Wali Kota Soal Pungli Diduga oleh Oknum Satpol PP, Herman: Saya Baru Tahu

• Peserta Tes Jasmani Sekolah Inspektur Polisi Sempat Drop Lihat Rekannya Pingsan Lalu Meninggal

• Cerita Wanita Hamil di Lampung Melahirkan Saat Hendak Ikut Tes CPNS, Sempat Kontraksi di Lokasi Tes

Seorang pedagang gorengan, Leha mengungkapkan, setiap bulan, ia diminta uang Rp 50 ribu.

Menurut Leha, oknum Satpol PP itu berdalih, Pungli untuk uang keamanan.

"Ya nggak maksa (mintanya). Tapi kalau nggak ngasih, dia datang lagi."

"Saya dimintai uang Pak tiap bulan, katanya karena jualannya kena trotoar. Padahal, saya jualannya depan toko," keluhnya kepada wali kota.

Saat Herman bertanya informasi dugaan Pungli dilakukan anggota Satpol PP, Leha menyatakan, informasi itu diketahui dari anggota Satpol PP lainnya.

Mendengar keluhan pedagang tersebut, Herman mengaku kaget.

Dia meminta pedagang gorengan itu tidak memberikan uang lagi ke depannya.

"Ya jangan dikasih dong."

"Saya baru tahu. Ya sudah, yang penting saya sudah tahu," jawab Herman HN.

Merujuk hal itu, wali kota mengatakan bakal menertibkan pegawai yang tidak benar.

Apalagi, pegawai yang menganggu masyarakat dalam mencari nafkah.

"Akan saya tertibkan orang yang nggak benar, sadarlah jangan sampai mengganggu rakyat."

"Itu kan tugas pemerintah bagaimana ekonomi rakyat lebih baik," tukas Herman HN.

Gratiskan Pasar Terminal Kemiling

Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN bersedia menggratiskan penggunaan pasar Terminal Kemiling bagi pedagang atau siapapun yang ingin memanfaatkannya untuk kegiatan berdagang.

Menurut Herman HN upaya itu dilakukan tak lain agar pasar yang sudah dibangun dengan baik ini tidak mangkrak dan bisa termanfaatkan.

"Saya gratiskan siapa yang mau berjualan agar termanfaatkan pasarnya," kata Herman, Minggu (2/2/2020).

Herman mengaku sudah berupaya keras agar keberadaan pasar ini bisa dioptimalkan penggunaannya namun memang sampai saat ini belum ada pedagang yang mau menempati setelah lama kosong tak terpakai.

"Saya nggak tau lagi, sudah habis akal saya. Udah saya pindahin (pedagang) ke sana, saya bagusin bangunan pasarnya. Masih juga nggak dateng orangnya (pembelinya)," ungkap Herman HN.

Mengenai opsi untuk memihakketigakan pasar, Herman belum berpikiran untuk itu terlebih memang pasar ini sepi pembeli sehingga penjual juga ogah berdagang di tempat tersebut.

"Pihak ketiga apalagi, ya yang mau menyewa aja nggak ada. Kalau ada yang mau nyewa iya juga," tukasnya.

• Pos Satpol PP Dilempar Bom Molotov, Pelaku 2 Orang Naik Motor

• Mutasi Besar-besaran di Tubuh Polri, Kepala BNNP Lampung hingga Kapolres Diganti

• Pria Tewas Setelah Lehernya Terjerat Tali, Diduga Terpeleset Saat Panjat Pohon Kopi di Tanggamus

Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam menambahkan, pasar tersebut masih ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga karena masih ada utang dengan perbankan.

"Ya itu kan masih ini (ada kaitan) pihak ke tiga. Karena itu masih ada utang dengan perbankan jadi sulit kita."

"Ya itulah, dinas perdagangan yang sedang melakukan upaya (solusi) untuk itu," jelas Badri.

Badri menilai, masyarakat memang lebih memilih berbelanja ke Pasar Tani daripada Pasar Terminal Kemiling.

Sehingga, kondisi pasar yang sepi membuat pedagang memilih pergi dari lokasi pasar.

"Kan Pak Wali Kota sudah mengatakan supaya dimanfaatkan."

"Cuma pedagangnya yang nggak mau karena pembeli lebih memilih ke Pasar Tani," tambahnya.

Mengenai opsi untuk memfungsikan pasar untuk keperluan lain yang juga bermanfaat, diakui Badri, pemerintah belum mengkaji opsi tersebut.

"Karena masih menggantung kepemilikannya kita kan nggak bisa secara ini (mengambil keputusan)."

"Karena masih ada kaitan sama bank tadi," ujarnya.

Namun, menurut Badri, pemkot akan melakukan kajian ulang untuk menyelesaikan permasalahan Pasar Kemiling ini.

"Kalau kita manfaatkan (untuk kepentingan lain) tapi pihak bank tidak memperbolehkan malah repot juga," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Sulis Markhamah)