VIDEO Jokowi Rapat Terbatas Menentukan Simpatisan ISIS Bisa Pulang ke Indonesia

Meski belum keputusan resmi, namun Presiden Jokowi memastikan menolak jika WNI, para simpatisan ISIS atau atau Foreign Teroris Fighter (FTF) kembali k

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Meski belum keputusan resmi, Presiden Jokowi memastikan menolak jika WNI, para simpatisan ISIS atau atau Foreign Teroris Fighter (FTF) kembali ke tanah air. Namun, apa yang ia katakan akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya di kabinet.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lo ya. Kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya," kata presiden.

"Semuanya diitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (5/2/2020) kemarin.

Jokowi mengatakan wacana pemulangan WNI eks ISIS harus dipertimbangkan secara jelas. Keuntungan dan kelebihannya harus dikalkulasi dengan matang.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," kata Jokowi.

VIDEO Setelah 10 Tahun Tinggal di Goa Sendirian, Pria di Baubau Akhirnya Dibangunkan Rumah

Video Perjuangan Siswa SD Pulau Rimau Pergi Sekolah Lewati Dermaga yang Rusak Parah

VIDEO Satu WNI di Singapura Positif Terinfeksi Virus Corona

Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan belum ada keputusan apakah akan memulangkan 600 lebih WNI yang bergabung dengan ISIS ke Indonesia. Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS tersebut ada manfaat serta mudaratnya. Mudaratnya, kata Mahfud, para WNI tersebut bisa menjadi virus yang menyebarkan paham radikalnya di Indonesia.

"Mulai dari mudaratnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah disini, bisa menjadi virus baru di sini. Karena jelas jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan.

Jika dipulangkan ke Indonesia, mereka harus mengikuti deradikalisasi terlebih dahulu. Sementara proses radikalisasi membutuhkan waktu.

"Kalau nanti habis deradikalisasi diterjungkan ke masyarakat nanti bisa kambuh lagi, kenapa? karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan," katanya.

Namun pada satu sisi, para WNI tersebut memiliki hak untuk tidak kehilangan status kewarganegaraan. Kata Mahfud, pemerintah sedang mencari formula yang pas mulai dari aspek hukum dan konstitusi menyikapi para WNI eks ISIS tersebut.

Halaman
123
Penulis: Gusti Amalia
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved