DPRD Kota Metro Imbau Usulan Pembangunan dan Musrenbang Mesti Selaras

DPRD Kota Metro Imbau Usulan Pembangunan dan Musrenbang Selaras

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Ketua DPRD Kota Metro Tondi MG Nasution meminta usulan pembangunan dalam Musrenbang selaras dengan apa yang diusulkan saat dewan reses.

"Kita harapkan hendaknya usulan itu sinkron dengan yang akan diusulkan pada reses DPRD nanti. Sehingga nantinya tidak ada lagi perubahan. Jadi bisa kita kawal sampai jadi kebijakan pembangunan Kota Metro," bebernya, Minggu (9/2).

Dengan usulan yang selaras, maka akan lebih mudah merealisasikan, terkecuali ada keadaan darurat sehingga usulan berubah karena harus lebih diutamakan.

Ia berharap, masyarakat menghadiri reses anggota dewan di dapil masing-masing yang akan berlangsung pada Februari.

Dijelaskannya, masyarakat harus mengetahui, jika APBD sudah diketuk maka tidak bisa lagi usulan masuk.

Sehingga harus menunggu pada pembahasan anggaran selanjutnya. Karenanya, masyarakat juga perlu aktif dalam menyampaikan usulan.

• Bahas Mekanisme Bansos, DPRD Pasuruan Kunker ke DPRD Metro

"Jangan takut, DPRD pasti akan mengawal usulan hasil musrenbang dan reses nantinya dalam pembahasan APBD. Nah, kita juga minta partisipasi dari masyarakat. Bulan depan kita reses, silahkan sampaikan usulan," imbuhnya.

Ia meminta, agar usulan hendaknya jangan hanya berupa bangunan fisik semata. Tetapi menyentuh sektor pembangunan ekonomi dan sosial. Agar kebijakan pembangunan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.

"Saya melihat usulan dari kelurahan-kelurahan mayoritas untuk pembangunan fisik. Sementara untuk ekonomi nyaris tidak ada, apalagi untuk sosial yang umumnya bersifat insentif saja. Jadi jangan berpatokan pada infrastruktur saja," tuntasnya.

Pantau Website DPRD

Komisi II DPRD Kota Metro mengaku dewan tengah membuat laporan usulan dari masyarakat melalui kanal online website resmi DPRD.

"Nah, rencananya nanti tiap usulan hasil reses dewan itu tertera dalam website. Bahkan akan disinkronkan dengan website Bappeda. Sehingga warga bisa memantau usulan mana yang masuk dalam kebijakan pembangunan," tukas Ketua Komisi II Fahmi Anwar.

• Pemkab Pesibar Gelar Musrenbang Kecamatan Pesisir Tengah.

Ia menambahkan, uang rakyat memang diperuntukkan kembali kepada rakyat. Namun demikian, masyarakat harus paham bahwa keuangan daerah juga ada keterbatasan. Dan kebijakan tentu mengacu pada skala prioritas.

"Jadi semisal usulan tidak masuk pada anggaran 2021, maka disiapkan lagi, diusulkan kembali tahun berikutnya. Karena tidak mungkin dilakukan serempak, tapi bertahap, mengingat kemampuan keuangan tadi," tuntasnya.(dra)