Pilkada Bandar Lampung 2020

Yusuf Kohar Ikuti Penjaringan Perindo

Balon Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar mengambil sekaligus mengembalikan berkas pendaftaran di penjaringan DPD Partai Perindo Kota Bandar Lampung.

Tayang:
Editor: Reny Fitriani
Tribun Lampung/Deni
Ilustrasi - Yusuf Kohar, bakal calon wali kota yang kini menjabat wakil wali kota Bandar Lampung, memaparkan visi dan misinya dalam diskusi Road to Bandar Lampung 2020 di Ballroom Hotel Aston, Bandar Lampung, Rabu (30/10/2019). Yusuf Kohar Ikuti Penjaringan Perindo 

Seperti, sejalan dengan Yuko, tolak fee proyek, tidak rakus dengan uang, isteri tidak boleh campur mengurusi pemerintahan, dan tolak fee lelang jabatan.

“Wakil itu nanti, yang penting se-ide, program kita ini jelas bersihkkan kota ini dari KKN, istri gak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan,” tandasnya.

Menurutnya, seorang wakil berperan penting dalam urusan pemerintahan. Sehingga pemberdayaan wakil akan mempermudah tugas-tugas pemimpinnya.

“Wakil itu harus diberdayakan, baru nanti kita nentukan pejabt yang berkompeten. kepala dinas, kepala seksi, kepala bidang, nah ini harus betul-betul, jelas Wakil Wali Kota Bandar Lampung ini.

Dana Pilkada 8 Daerah di Lampung Tembus Rp 376 Miliar

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 8 kabupaten/kota se-Lampung akan menelan anggaran Rp 376 miliar.

Rinciannya, anggaran untuk penyelenggara atau komisi pemilihan umum sebesar Rp 267.542.972.200 dan anggaran pengawasan Rp 109.055.512.000.

Hal tersebut terungkap dalam rapat terbatas kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (7/2/2020).

Hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, KPU Lampung, Bawaslu Lampung, serta perwakilan KPU dan Bawaslu Kabupaten/kota se-Lampung.

Adapun 8 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, Way Kanan, Metro, dan Bandar Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada harus secepatnya merealisasikan anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD). Ini agar pilkada berjalan lancar.

Arinal juga meminta penyelenggara pemilu dan pengawas bisa menciptakan pilkada yang kondusif.

"Kita harus melakukan antisipasi dengan mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mengatasi konflik yang mungkin terjadi," bebernya.

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami menjelaskan dana tersebut terbagi atas tiga kategori kegiatan. Yakni, untuk persiapan, pelaksanaan dan penetapan.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk Pilkada 2020, seperti kesiapan anggaran dan petugas adhock.

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved