Pilkada Serentak 2020

Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Lampung Soroti Netralistas ASN

Di masa-masa menjelang pesta demokrasi, netralitas ASN menjadi atensi tersendiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung.

Tribunlampung.co.id/Kiki
Iskardo P Panggar saat Ekspose di Tokopie Lepie Korpri. Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Lampung Soroti Netralistas ASN 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 2020. Salah satunya di Provinsi Lampung.

Pemilihan calon kepala daerah akan dilakukan di delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Di masa-masa menjelang pesta demokrasi, netralitas ASN menjadi atensi tersendiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung.

Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar mengatakan menjelang konteslasi politik 2020 ini Bawaslu Lampung telah menindak lanjuti masalah netralitas ASN.

Seperti temuan Bawaslu Lampung di Kabupaten Pesisir Barat dan Way Kanan.

Bawaslu Rekom KPU Verifikasi 33 Calon PPS Lampung Selatan

KPU Lampung Akan Laporkan Temuan Bawaslu Soal Wilayah Blank Spot ke Pusat

KPU Pesawaran Lantik 33 Personel PPK di 11 Kecamatan

716 Calon PPS Bandar Lampung Lulus Tes Tertulis, Tes Wawancara 11-13 Maret 2020

"Iya kita sudah tindak lanjuti ke KASN itu seperti di Pesisir Barat ada tiga orang inisial MH, TP, dan AS, kemudian Way Kanan satu inisial SN," ungkapnya Senin (9/3/2020).

Selain itu, Bawaslu Lampung juga akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah lainnya termasuk Kota Bandar Lampung.

Iskardo menyebut, Bawaslu Lampung akan mengklarifikasi beberapa ASN yang diduga melakukan pelanggaran dikarenakan telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilkada namun belum mengundurkan diri dari jabatannya.

Beberapa dugaan pelanggara ASN itu terdapat di Lampung Tengah, Kota Metro, dan Bandar Lampung.

"Semua ASN, yang nyalon atau yang sudah deklarasi itu kita akan tindak lanjuti dan kalo memang benar (melanggar) akan kita ajukan ke KASN," tandasnya.

Iskardo menjelaskan, Menurut aturan yang ada, tidak diperbolehkan jajaran pemerintah mempromosikan bakal calon yang mengikuti Pilkada Serentak.

Baik itu kepala daerah, camat, hingga perangkat desa/kelurahan tidak diperbolehkan.

"Salah satu aturan yang dilarang itu, tidak boleh fasilitas pemerintah digunakan untuk kampanye. Makanya ini, nanti semua akan kita telusuri dan akan kita sambung ke Bawaslu setempat. Termasuk perangkat-perangkat desa dan kelurahan, akan kita awasi semuanya," ujar Iskardo.

Disinggung mengenai bakal sanksi kedepan yang akan diterima ASN apabila terbukti mempromosikan bakal calon, Iskardo mengaku dalam hal ini yang berhak memberikan sanksi adalah KASN.

"Itu kewenangannya KASN, sanksi yang diterima kepala daerah bisa berupa sanksi moral, maupun sanksi lainnya," jelasnya.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved