Ada Ketua RT Diduga Potong Dana Bansos Wabah Corona Rp 25 Ribu per KK

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saat masa susah gara-gara wabah corona, masih ada saja oknum ketua RT melakukan pungutan liar (pungli).

Pemotongan dana bantuan sosial (bansos) jaring pengaman sosial (JPS) PSBB oleh ketua RT di Kota Depok terus menjadi sorotan.

Namun nyatanya hanya mendapatkan Rp 225.000 lantaran Rp 25.000 dana tersebut dipotong per Kepala Keluarga yang dilakukan oleh oknum ketua RT.

Bahkan tak sedikit juga warga yang hanya mendapatkan separuh dari total uang bansos tersebut.

Sabtu (18/4/2020), Wali Kota Depok Mohammad Idris telah memerintahkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Bidang Logistik dan Bantuan Sosial se-Kecamatan untuk menelusuri tindakan oknun tersebut.

• Kuli Bangunan Dijemput Istri Pakai Mobil ke Jakarta, Saat Dites Positif Corona

• Pasien Corona Kabur dari Rumah Sakit Dibantu Istri, Gara-gara Minta Pindah Ruangan

• Negara Tetangga Indonesia Masuk Daftar Negara Teraman Corona

• Reihana Benarkan Mahasiswa Unila Positif Corona, Berawal dari OTG

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Usman Haliyana mengakui adanya pungutan liar (pungli) Bansos Covid-19 yang dilakukan sejumlah oknum RT di Depok.

Hal itu dikatakannya dari hasil investigasi Tim Gugus Tugas bersama Dinsos Kota Depok.

"Iya benar, kami sudah terjun ke lapangan dan menemukan adanya (pungli) bansos ke masyarakat penerima.

Sebenarnya saya nggak mau ngasih komen ah, takut kesalahan," tutur Usman saat di hubungi wartawan, Minggu (19/4/2020).

Usman menegaskan, kejadian penyunatan dana bansos murni inisiatif oknum RT, bukan dari manapun termasuk Pemkot Depok.

Usman mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengizinkan RT melakukan pemotongan itu.

"Kita kan ngga begitu. Itu kan oknum RT ya.

Tapi sudah ditelusuri benar adanya, kami menemukan pemotogan (bansos) yang dilakukan oleh RT.

Sehingga bansos Rp250 ribu nggak utuh diterima oleh warga," paparnya.

Namun Usman enggan menyebutkan berapa banyak RT yang melakukan pemotongan tersebut.

Dari data yang dimiliki Pemkot Depok, tercatat ada sebanyak 5.223 jumlah RT di Kota Depok.

"RT-RT yang melakukan pemotongan itu udah dikasih pengertian oleh Lurah dan Camat setempat," katanya.

Seperti diketahui, selama PSBB Pemerintah Kota Depok menggelontorkan bantuan pengaman jaring sosial sebesar Rp7,5 miliar.

Dana yang bersumber dari APBD Kota Depok 2020 itu, untuk bansos 30.000 KK, Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS), atau warga yang terdampak Covid-19.

 Tim Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok sebelumnya telah menyatakan bahwa tiap KK akan menerima bansos sebesar Rp 250.000

Ironisnya, ada saja sejumlah oknum RT yang memotong Bansos secara sepihak dengan besaran mulai dari Rp20.000 hingga Rp150.0000 per KK.

Sejumlah warga yang mestinya menerima bantuan sebesar Rp250 ribu itu, merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya pemotongan itu.(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Geger Bansos Uang Tunai di Depok Disunat, Wali Kota Perintahkan Investigasi, Dinsos Sebut Oknum RT