KPU Lampung Usulkan Bentuk JDIH di KPU Kabupaten/Kota

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengusulkan dibentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing KPU kabupaten/kota kepada KPU RI.

"Kemarin telah terselenggara rakor antara Kepala Biro Hukum KPU RI dengan KPU Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat dan Sulawesi Tengah,” kata Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah, Kamis (23/4/2020).

"Dalam rakor dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah masuk dan ditampilkan di JDIH. Baik berupa Surat Keputusan (SK), surat edaran, kemudian ketetapan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (Pilkada),” imbuhnya.

Tio menjelaskan, semua hal terkait keputusan yang dikeluarkan KPU delapan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada di Lampung harus ditampilkan di JDIH Provinsi Lampung.

Termasuk jika ada keputusan dari PTUN juga harus ditampilkan di JDIH nantinya.

• KPU Lampung Terapkan Piket Bagi Komisioner dan Staf Selama Pandemi Corona

• KPU Lampung Minta 7 Kabupaten yang Tidak Gelar Pilkada Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih

• Jelang Ramadhan, PKS Lampung Utara Berbagi Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 

• Wacana Pilkada Online, Bawaslu Bandar Lampung: Harus Ada Antisipasi Hacker

Dalam video conference tersebut, ada beberapa usulan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Lampung.

Pertama, kita minta diadakannya bimbingan terkait JDIH terhadap KPU kabupaten/kota.

Seperti, kata Tio, bisa berupa bimbingan teknis, maupun rapat koordinasi yang diikuti bukan hanya untuk komisionernya, tapi juga operator JDIH di masing-masing wilayah.

“Tadi kita pun meminta KPU RI untuk membuka JDIH di kabupaten/kota yang bisa terpaut langsung dengan JDIH nya KPU RI,” ujarnya. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)