Viral Warga Tolak Bansos dari Pemprov Jawa Barat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDUNG - Sejumlah warga di RW 8, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, mengusir dua orang petugas dari PT Pos yang hendak memberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada warga terdampak virus corona.

Peristiwa yang terjadi pada Selasa 21 April 2020 itu, terekam video warga dan viral di media sosial.

Dalam video tersebut sejumlah warga teriak-teriak menolak bantuan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dianggap tidak sesuai dengan data di RW tersebut.

Camat Bojongloa Kaler Ayi Sutarsa mengatakan, penolakan terjadi karena pemberian bantuan hanya ditujukan kepada dua kepala keluarga (KK), sedangkan warga lainnya yang membutuhkan bantuan di RW tersebut tersebut cukup banyak.

"Kami baru mengetahui hari ini. Jadi belum sampai ke orangnya bantuan itu. (Petugas pos) baru tanya-tanya alamat," ujar Ayi saat dihubungi di Bandung, Rabu (22/4/2020).

• VIDEO Viral Pria Tunggangi Kuda di Jalanan Solo dengan Atribut Driver Ojol

• VIDEO Ditpolairud Polda Lampung Amankan Bahan Peledak Seberat 50 Kg

• Lapas Metro Bagikan Masker dan Puding

• Ada Wabah Corona, Pemkot Metro Tiadakan Pasar Senja

Ayi menuturkan, saat dua petugas pos itu menanyakan alamat, warga yang berada di lokasi balik bertanya tujuan keduanya ke datang ke RW tersebut.

Sejumlah warga, kata Ayi, juga merasa bahwa sama-sama membutuhkan bantuan sosial karena terdampak oleh adanya pembatasan sosial akibat Covid-19.

"Akhirnya begitulah terjadinya, setelah ibu-ibu berkumpul seperti di video itu, kemudian datanglah ketua RW," katanya.

Pada akhirnya ketua RW juga memutuskan untuk menolak bantuan sosial yang ditujukan kepada dua orang warganya.

Menurut Ayi, ketua RW melakukan hal itu agar tidak mengundang permasalahan yang lebih besar.

"Dari pemikiran pak RW, daripada ini menjadi permasalahan yang lebih besar di wilayahnya, untuk sementara ditolak dulu," ucapnya.

Ayi mengaku dari Kecamatan Bojongloa Kaler belum melakukan kordinasi lebih lanjut kepada pihak Provinsi Jawa Barat terkait permasalahan tersebut.

Untuk saat ini, pihaknya bakal terus memperbarui data warga yang membutuhkan bantuan sosial karena terdampak pembatasan sosial akibat virus corona.

"Saat itu, data juga sambil kita lihat data selanjutnya," katanya.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id

Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio