Dikaitkan dengan Reshuffle, Mendagri Tito Karnavian: Itu Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak nyaman dirinya dihubung-hubungkan dengan isu reshuffle kabinet.

Pernyataan itu dilontarkan Tito karena isu reshuffle kabinet belakangan ramai diperbincangkan, setelah Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19.

Di sela-sela rapat tingkat I dengan Komisi II DPR RI, Selasa (30/6/2020), Tito sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet karena mendengar ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

Tito merasa perlu meluruskan itu dan menyatakan bahwa kehadirannya di rapat di DPR berdasarkan instruksi Presiden dan telah minta izin.

"Ini saya sudah meminta izin," ujar Tito.

• Isyaratkan Rombak Kabinet, Presiden Jokowi: Untuk 267 Juta Rakyat Kita

• ILC TV One Malam Ini: Presiden Marah Ancam Reshuffle, Siapa Menteri yang Disorot?

• Nomor 8 Nasional, Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Lampung 79,3%

• Reaksi Wakil Bupati Garut Dengar Kabar SDN Dijual Oknum Kepala Desa

Dalam keterangan yang dikeluarkan Kemendagri, mantan Kapolri itu mengungkapkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Tito menghormati apa pun keputusan atasannya tersebut dan percaya jabatannya tersebut merupakan amanah.

Tito juga mengaku tidak pernah mencari dukungan.

Menghadiri rapat di DPR diungkapkannya sudah minta izin Presiden untuk tidak ikut rapat di kabinet dan tidak bisa dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle.

“Kemarin ada yang menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira ada pesanan dari saya, tidak,” ungkap Tito.

“Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja," lanjutnya.

Tito mengatakan, ia menghadiri rapat tentang Perppu karena pembahasan Perppu kali ini adalah yang sangat penting yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Perppu ini pembahasan ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," ujarnya.

Sebagai Mendagri, Tito mengaku berusaha melaksanakan salah satu tugas utama saat ini untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung secara luber, jurdil, dan aman Covid-19.

"Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati," ujarnya.