ADVERTORIAL

Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2016, Anggota DPRD Midi Iswanto Ajak Pelaku Usaha Kecil Maju Bersama

hakikat dari bantuan pemerintah seperti BPNT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah masyarakat miskin.

Dok Midi Iswanto
Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil VII (Lampung Tengah) Ir H Midi Iswanto MH (kanan) saat menggelar acara sosialisasi peraturan daerah di Balai Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Rabu (8/7/2020). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PUNGGUR - Salah satu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yakni Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuan program ini salah satunya mengurangi angka kemiskinan.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung dapil VII (Lampung Tengah) Ir H Midi Iswanto MH saat menggelar acara sosialisasi peraturan daerah di Balai Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Rabu (8/7/2020)

Menurut politisi Partai Demokrat ini, hakikat dari bantuan pemerintah seperti BPNT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah masyarakat miskin.

Untuk itu, dalam sosialisasi yang juga dihadiri para kepala kampung, TKSK pendamping desa, ketua-ketua BUMK, dan ketua serta bendahra e-Warung se-Kecamatan Punggur, Midi mengajak seluruh pelaku usaha kecil menengah bisa berkembang bersama-sama.

Ia mencontohkan, program BPNT yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 200 ribu per bulan haruslah dikelola dengan baik dan benar. 

BNPT Ingatkan Mahasiswa Baru Tolak Paham Radikalisme

Dikabarkan Gandeng Midi Ismanto di Pilkada Lamteng 2020, Nessy: Kita Jalin Komunikasi ke Siapa Saja

Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil VII (Lampung Tengah) Ir H Midi Iswanto MH saat menggelar acara sosialisasi peraturan daerah di Balai Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Rabu (8/7/2020).
Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil VII (Lampung Tengah) Ir H Midi Iswanto MH saat menggelar acara sosialisasi peraturan daerah di Balai Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Rabu (8/7/2020). (Dok Midi Iswanto)
Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil VII (Lampung Tengah) Ir H Midi Iswanto MH saat menggelar acara sosialisasi peraturan daerah di Balai Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Rabu (8/7/2020).
Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil VII (Lampung Tengah) Ir H Midi Iswanto MH saat menggelar acara sosialisasi peraturan daerah di Balai Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Rabu (8/7/2020). (Dok Midi Iswanto)
Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil VII (Lampung Tengah) Ir H Midi Iswanto MH saat menggelar acara sosialisasi peraturan daerah di Balai Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Rabu (8/7/2020).
Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil VII (Lampung Tengah) Ir H Midi Iswanto MH saat menggelar acara sosialisasi peraturan daerah di Balai Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Rabu (8/7/2020). (Dok Midi Iswanto)

Jangan sampai ada monopoli-monopoli yang dilakukan pihak ketiga yang malah merugikan e-Warung.

“Boleh saja e-Warung kerja sama dengan pihak mana pun. Tapi jangan sampai merugikan mereka. Seperti kita dapati keluhan klausal kerja sama antara e-Warung dengan pihak ketiga yang merugikan e-Warung. Ini yang tidak boleh,” jelas Midi. 

Pasalnya, kata dia, di wilayah Kecamatan Punggur banyak e-Warung yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang sebenarnya isi perjanjiannya merugikan dan tidak diketahui kepala kampung atau desanya.

“Orang-orang yang tergabung dalam e-Warung harusnya mandiri, bisa bekerja sama dengan pihak mana pun, dan mengguntungkan mereka. Karena salah satu  tujuannya agar mereka sejahtera. Makanya dalam sosialisasi ini kami hadirkan BPRS Rajasa agar bisa bekerja sama untuk memberikan modal bagi pelaku usaha kecil dan maju bersama,” ungkapnya.

Dalam kegiatan yang disertai tanya jawab, banyak keluhan terhadap sebuah bank selaku bank penyalur yang dinilai melakukan diskriminasi terhadap beberapa e-Warung karena menahan mesin electronic data capture (EDC).

Untuk itu, Midi meminta pihak bank untuk tidak melakukan diskriminasi dan menahan mesin EDC e-Warung yang ada di wilayah Lampung Tengah.  

Acara sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini juga  diisi materi oleh Direktur BPRS Rajasa Lampung Tengah Sopian SE dan Camat Punggur Prihadi. (*)

Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved