Tol Trans Sumatera Kurang Anggaran Rp 386 Triliun, Presiden Jokowi Minta Cari Terobosan Pembiayaan

TRIBUNLAMUNG.CO.ID, JAKARTA - Proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini dalam proses pembangunan ternyata masih kekurangan anggaran sebesar Rp 386 triliun.

Dari total kebutuhan Investasi sebesar Rp 476 triliun, anggaran yang tersedia baru sebesar Rp 90 triliun.

Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Jokowi pun meminta para menterinya mencari terobosan untuk membiayai proyek tol yang akan membentang dari Lampung hingga Aceh itu agar tak membebani anggaran negara.

"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)."

"Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya, juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini," ucap Jokowi.

Secara total, kebutuhan pendanaan Trans Sumatra mencapai Rp 476 triliun, terdiri dari penyertaan ekuitas Rp 343 triliun dan pinjaman Rp 133 triliun.

Saat ini nilai pendanaan yang sudah terpenuhi baru mencapai Rp 90 triliun, dengan pemenuhan Rp 55 triliun ekuitas dan Rp 35 triliun berupa pinjaman.

Tol Trans Sumatera rencananya memiliki total ruas sepanjang 2.765 kilometer.

Hingga akhir 2019, Hutama Karya telah membangun 548 kilometer dengan 364 kilometer di antararanya telah beroperasi.

Jokowi meyakini tol Trans-Sumatera ini bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera.

"Sehingga di sana akan ada efisiensi, waktu tempuh dan bisa meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)," ucap Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui, pembangunan infrastruktur tol Trans-Sumatera saat ini alami kendala terkait pendanaan.

Menurut Basuki, untuk merampungkan tol sepanjang 2.878 kilometer itu membutuhkan anggaran Rp 500 triliun.

"Kalau di tol Sumatera tidak ada kendala lahan, hanya pendanaan. Jadi kalau untuk seluruhnya tadi 2.878 km dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun," kata Basuki.

Dia menjelaskan terkait pendanaan, perbankan sudah berkomitmen untuk berInvestasi Rp 72,2 triliun, kemudian dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun.

Selanjutnya penyertaan modal negara (PMN) ke Hutama Karya sudah ditugaskan Rp 19,6 triliun.

"Total jadi ada Rp 113 triliun yang sudah committed, termasuk yang sudah operasi tadi sepanjang 393 km. Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya," imbuhnya.

Presiden Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir mencari solusi menutupi kekurangan dana itu.

Salah satu opsinya dengan menerbitkan surat utang yang dijamin pemerintah.

"Ini ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan apakah dengan mengeluarkan bond jangka panjang. Kalau bond jangka panjang pasti dengan jaminan pemerintah. Ini khususnya untuk jalan tol sumatera hanya pada pendanaan saja," jelas Basuki.

Selain itu, ada juga opsi memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF).

Basuki menuturkan skema pendanaan SWF masih digodok oleh pemerintah.

Dia menjelaskan untuk tol Sumatera memiliki panjang 2.800 kilometer terdiri dari backbone dari Bakauheni-Banda Aceh, dan bagian lain dari Bengkulu, Palembang, Padang, Medan, Sibolga, Pekanbaru. Saat ini sudah terbangun dan beroperasi sepanjang 393 kilometer.

Kemudian dalam konstruksi memiliki panjang 1194 kilometer hingga saat ini sudah mencapai target 41 persen.

"Targetnya kita ingin selesaikan sampai dengan 2024," kata Basuki. (tribun network/fik/yud/dod)