Bupati Way Kanan Keluarkan Edaran Cegah Covid-19, 'Tak Boleh Ada Keramaian 14 Hari'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya secara resmi mengelurkan surat edaran guna mencegah penyebaran virus corona, Selasa (11/8/2020).

Langkah tersebut diambil pasca Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony bersama 6 pejabat di lingkungan pemkab setempat terpapar Covid-19.

Surat edaran tertanggal 10 Agustus 2020 itu, ditujukan kepada seluruh Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh instansi, camat dan lurah se-Kabupaten Way Kanan.

Surat edaran tersebut juga merupakan hasil rapat bersama tim Satuan Tugas Penanganan Covid di Way Kanan.

• 150 Orang Terdekat Wabup Way Kanan Sudah Jalani Rapid Test, 6 Orang Reaktif Covid-19

• Menag Siap Bantu Lampung Wujudkan Embarkasi Penuh Haji, Fachrul: Kita Akan Kontak Arab Saudi

• Bupati Way Kanan Pastikan Sudah Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Lingkungan Kantor Pemkab

• Wabup Way Kanan Diisolasi di RSUDAM, Reihana: Akan Ada Streilisasi di Kantor Pemkab

Surat berlaku sejak Selasa kemarin.

Poin penting dalam surat edaran tersebut di antaranya, pemkab melarang kegiatan yang mengundang keramaian atau kumpul-kumpul dalam 14 hari ini.

Pemkab meminta camat agar menunda usulan pernikahan atau keramaian lainnya selama 14 hari ke depan.

Pengelola tempat wisata juga diminta menutup usahanya selama 14 hari kedepan terhitung 11 Agustus kemarin.

Selain itu, kegiatan pembelajaran tatap muka untuk tingkat SMP di Kabupaten Way Kanan ditunda sampai 7 September 2020.

Semua pejabat atau ASN diminta menunda kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah kecuali mendesak.

"Masing-masing ASN untuk sementara menerapkan daftar hadir manual. Setiap perkantoran serta tempat-tempat pusat keramaian harus menerapkan protokol kesehatan."

"Melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari pada masing-masing area publik dan yang selalu tersentuh tangan," jelas Bupati Way Kanan, Selasa (11/8/2020).

Selain itu, bupati juga meminta camat serta jajaran Uspika mengaktifkan kembali gugus tugas kecamatan dan melakukan tugas-tugasnya kembali.

Lurah/kepala kampung dan jajaran diminta melaksanakan pendataan dan pemantauan bagi warga yang datang/pulang dari luar daerah dan diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan.

Jika terdapat warga yang kontak langsung erat dengan orang yang terpapar Covid-19 atau warga yang terdapat gejala Covid-19 untuk segera melakukan isolasi mandiri dan memeriksakan kesehatan.

Jubir Satgas Covid-19 Lampung, dr Reihana, mengatakan, berdasarkan data dari Satgas Way Kanan, sudah ada 150 orang terdekat dari Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony yang dilakukan rapid test.

"Sebelumnya baru 30 yang dilakukan rapid test. Namun Selasa ini secara keseluruhan sudah 150 orang yang dirapid test."

"Semuanya negatif, termasuk dari partai dan orang terdekatnya," jelas Reihana saat ditemui awak media di Posko Covid-19 Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Selasa (11/8/2020).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, per Selasa kemarin, terdapat tambahan dua pasien Covid anyar.

Dua pasien baru tersebut berasal dari Bandar Lampung dan Tanggamus.

Pasien 317 asal Bandar Lampung merupakan perempuan 31 tahun.

Ia memiliki riwayat perjalanan menghadiri pernikahan di Lampung Timur.

Saat ini pasien isolasi mandiri. Untuk pasien asal Tanggamus, nomor 318, laki-laki usia 53 tahun. Dia juga melakukan isolasi mandiri.

Pasien yang sudah selesai isolasi ada 1 orang, pasien bernomor 252 merupakan laki-laki berumur 68 tahun, warga Bandar Lampung.

Sampai saat ini menurut Reihana, sebanyak 5.275 sampe swab telah diperiksa. Dari jumlah itu, hanya 487 sampel yang hasilnya positif Covid.

KBM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sulpakar, mengatakan, untuk daerah zona hijau dan kuning diperbolehkan menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

"Jadi cuma Pesisir Barat yang tidak boleh KBM. Zona kuning sedang persiapan kembali ke sekolah. Kabupaten Way Kanan termasuk zona hijau Covid, namun karena ada penambahan kasus Covid maka ditunda dulu pelaksanaan KBM-nya," jelas dia setelah menggelar rakor bersama MKKS SMK dan SMA serta Kadisdikbud se-Lampung di Aula Disdikbud Lampung, Selasa (11/8/2020).

Meski begitu, Sulpakar menegaskan, pembukaan sekolah tatap muka itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah, sekolah, komite, orangtua dan masyarakat sekitar.

Dan untuk sekolah tatap muka jenjang SD dan SMP tidak perlu mengajukan ke Disdikbud Provinsi Lampung, namun ke pemerintah daerah masing-masing.(tribunlampung.co.id/ang/byu)