Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

KPU Lampung Minta Warga untuk Merespon Cepat Pengumuman DPS di 8 Daerah

Seluruh masyarakat di 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, diminta merespon cepat pengumuman DPS Pilkada 2020.

Kolase Tribunlampung.co.id/Dokumentasi KPU Lampung
Ilustrasi - KPU Lampung Minta Warga untuk Merespon Cepat Pengumuman DPS di 8 Daerah. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seluruh masyarakat di 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, diminta merespon cepat pengumuman DPS Pilkada 2020.

DPS yang ada di 8 kabupaten/kota telah diumumkan di 1.472 desa/kelurahan yang dipasang di balai desa/kampung/kelurahan.

“Sebagaimana kita pahami, bahwa KPU kabupaten/kota dan jajarannya bekerja sesuai tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020."

"Maka, pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih harus dilakukan oleh secara tertib, efektif dan akuntabel."

"Selesai tahapan satu, beralih ke tahapan berikutnya dan terkadang antara tahapan satu dengan tahapan lainnya saling beririsan seperti tahapan pencalonan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih,” ujar Komisioner KPU Lampung Divisi Data dan Informasi KPU Lampung, Agus Riyanto, Selasa (22/9/2020).

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, KPU Lampung Akan Sosialisasi Lewat Grup WhatsApp

Alasan Pemerintah dan DPR Tetap Gelar Pilkada 2020 di Desember

Maka dari itu, kata Agus, diharapkan semua pihak yang terlibat langsung dalam tahapan pilkada dan harus merespon dengan cepat dan tepat atas tahapan pemutakhiran data pemilih yang sedang dilakukan.

“Karena pengumuman DPS telah dilakukan sejak 19 September 2020 dan akan berakhir pada 28 September 2020, maka harapannya pemilih harus segera mengecek data pemilih di balai-balai desa/kelurahan untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum."

"Apakah datanya ada kesalahan atau tidak, apakah ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar sebagai pemilih."

"Sehingga jika belum terdaftar atau ada perbaikan elemen data yang salah, petugas PPS di masing-masing desa/kelurahan bisa melakukan pendataan masyarakat yang belum terdaftar atau melakukan perbaikan elemen data yang masih salah,” terang Agus Riyanto.

Halaman
12
Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved